wajah pendidikan indonesia

Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan tantangan masalah pendidikan yang belum terselesaikan hingga kini.

Sejak dicanangkan pada 1994, target program tersebut hingga kini terus meleset. Semula ditargetkan selesai pada tahun ajaran 2003/2004.Namun, kenyataannya, program tersebut belum tuntas hingga kini. Padahal program ini memiliki payung hukum,yaitu UUD 1945 Pasal 31 ayat 2, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 6 ayat 1,Perpres No 7 Tahun 2005 tentang RPJMN Tahun 2004–2009, Inpres No 1 Tahun 1994 tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun,dan Inpres No 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Bahkan pada 2006, pemerintah kembali menyusun grand desain Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Ditargetkan pada tahun ajaran 2008/ 2009, program tersebut akan selesai dengan tuntas. Selanjutnya jika berhasil akan dimantapkan pada tahun ajaran 2009/2010. Praktis, waktu tinggal hanya 16 bulan saja guna menuntaskan program nasional tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B telah mencapai 92,52% untuk tahun ajaran 2007/2008. Dengan laju peningkatan APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B tahunan sebesar 3-4%, maka pemerintah optimistis program tersebut akan tuntas pada tahun ajaran 2008/2009, yakni APK nasional 95% akan tercapai.

Namun, keinginan yang kuat dari pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar perlu diikuti dengan pemahaman dan kesiapsiagaan para pemangku kepentingan. Strategi yang dirancang harus lebih kreatif yang sinergis dengan pembangunan infrastrukturnya, serta tidak terpaku pada pola-pola lama.

Berdasarkan pertumbuhan APK selama ini untuk SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B, yaitu 3–4% per tahun, berdasarkan data (Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Depdiknas, 18 Februari 2008) ternyata sudah dapat dipastikan 11 provinsi tidak akan tuntas dalam program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Hal ini dikarenakan APK untuk tahun ajaran 2008/ 2009 dari 11 provinsi adalah kurang dari 95% (ukuran tuntas Depdiknas).

Demikian pula yang terjadi di kabupaten/kota, yaitu sudah dipastikan ada 149 kabupaten/kota yang tidak akan tuntas pada program wajib belajar pendidikan dasar.Karena itu seharusnya hal ini menjadi perhatian Depdiknas, yaitu tidak sekadar mengukur tingkat keberhasilan secara angka nasional, akan tetapi juga melihat jumlah Provinsi,Kabupaten/Kota yang sudah pasti tidak masuk kategori angka APK 95%.

Apakah hal ini pernah menjadi renungan Depdiknas sebagai penjuru di bidang pendidikan,bahwa 11 provinsi dan 149 kabupaten/kota adalah masih bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Program tuntas wajib belajar pendidikan dasar memang bukan program yang gampang karena cakupan sebaran jumlah sasaran yang tersebar di 17.508 pulau merupakan masalah yang sangat pelik.

Belum lagi persoalan disparitas antarpulau dan penduduk yang sangat besar. Untuk diketahui, disparitas APK SMP/MTs/ SMPLB/Paket B antara kabupaten dan kota saat ini masih sebesar 23,44%. Disparitas yang cukup besar ini mengindikasikan pentingnya prioritas pembangunan infrastruktur secara umum di kabupaten/di kota, agar pelayanan pendidikan di kawasan perdesaan menjadi lebih mudah dijangkau.

Program wajib belajar pendidikan dasar tidak harus semata-mata diatasi dengan menyediakan sekolah, ruang kelas, dan membangun sekolah baru. Sebab hal itu belum tentu efisien bagi daerah-daerah yang infrastrukturnya masih sangat terbatas. Justru yang terjadi adalah pembangunan sekolah akan sangat mahal.

Atau kalaupun sekolah sudah ada, belum tentu diisi dengan situasi yang kondusif. Hal ini dengan mudah kita temukan di banyak tempat di Indonesia. Misal di daerah Papua atau di Pulau Jawa pun seperti di daerah pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Ada sekolah tetapi jarak tempuhnya sangat jauh sehingga sekolah jadi kosong.

Karena itu, perlu dipertanyakan kepada Depdiknas,apakah harus berbasis sekolah dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar? Fakta memang mengatakan, masyarakat kita sangat memuja sekolah. Keberhasilan lebih sering diukur dari beberapa banyak sekolah, bukan dari pembelajaran yang berlangsung sehingga berkembang keyakinan seolaholah pendidikan itu hanya identik dengan persekolahan.

Padahal pendidikan bukan hanya melalui jalur sekolah saja.Karena pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana dan teratur secara ber-kesinambungan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian bisa terjadi di sekolah maupun di luar sekolah.

Namun kenyataannya, pemahaman ini belum menggumpal terhadap bagaimana caranya kita dapat memanfaatkan pendidikan luar sekolah untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sehingga pembangunan pendidikan lebih banyak diarahkan pada pembangunan persekolahan. Adanya sekolah baru, adanya ruang kelas baru, sekolah satu atap dan berbagai menu yang belum dapat diketahui apakah APK naik tersebut disebabkan oleh banyak sekolah atau karena kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.

Saat ini alokasi dana melalui APBN dalam perbandingan unit cost pendidikan formal dan nonformal untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sangat timpang. Padahal jalur pendidikan nonformal dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sesungguhnya perannya cukup besar. Dengan penyelenggaraan pendidikan nonformal yang lebih fleksibel akan lebih sesuai dengan kondisi potensi dan kebutuhan masyarakat. Bisa dibayangkan, bagaimana mengharuskan anak-anak dari pagi hingga siang hari terus di sekolah.

Sementara ekonomi rumah tangga masih juga bertumpu pada bantuan tenaga anak-anak untuk membantu pekerjaan orangtua. Fenomena ini banyak terjadi pada masyarakat di daerah perkebunan, pesisir, bahkan perkotaan. Makanya orang tua menjadi sangat rendah dukungannya karena akan justru membebani ekonomi rumah tangganya. Untuk ini perlu perpaduan yang imbang antara formal dan nonformal.

Sebab bisa-bisa jalur nonformal justru lebih mengena sasaran karena sesuai dengan karakteristik masyarakat. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar untuk daerah tertinggal seperti pulau terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah marginal, pendidikan kesetaraan dapat dijadikan sebagai program andalan.

Sebab lebih sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Paket A setara SD/MI dan Paket B setara SMP/MTs akan lebih fleksibel bagi masyarakat, selain luwes dan murah tentu. Hal itu jelasakan sangat mudah diterima bagi masyarakat. Alangkah bahagianya para orangtua warga belajar apabila semua anak dapat tertampung penyelenggara pendidikan kesetaraanyangada.

Dengan penyelenggaraan yang dapat seadanya, bisa dibalai desa, rumah penduduk, bahkan di bawah pohon pun, tentu akan sangat efisien, baik bagi masyarakat maupun pemerintah sendiri. Tapi perlu ada biaya bangunan sekolah dan infrastrukturnya. Cukup bantuan penyelenggaraannya, maka sudah selesai permasalahannya.

Sasaran pendidikan kesetaraan pada kelompok usia 15-44 tahun yang belum tamat SD/MI, SMP/MTs, atau lulus SD/MI tapi tidak melanjutkan ternyata cukup besar. Data BPS (2004) menunjukkan bahwa kelompok usia 13–15 tahun (tiga tahun di atas usia SD/MI) terdapat 583.487 orang putus sekolah SD/MI dan 1,6 juta lebih yang tidak sekolah SD/MI. Kemudian pada kelompok usia 16-18 tahun terdapat 871.875 orang putus sekolah SMP/ MTs dan 2,3 lebih juta lebih yang lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke SMP/MTs.

Karena itu, sasaran wajib belajar pendidikan dasar melalui pendidikan nonformal yang difokuskan pada kelompok usia tiga tahun di atas usia sekolah ini, mencapai 2.509.989 orang, hal ini juga secara signifikan membantu penuntasan buta aksara. Pilihan pada program pendidikan kesetaraan merupakan satu alternatif guna mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar.

Jalur ini dapat dipilih untuk mengatasi masalah angka putus sekolah (drop out) yang masih tinggi. Angka DO tahun ajaran2006/ 2007untuk SD/MI 2,77% dan untuk SMP/ MTs 2,15%. Akankah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tuntas pada tahun ajaran 2008/2009 berdasarkan jumlah provinsi dan kabupaten/kota?

Read More......

program kur

”There is always door on every wall” (selalu ada pintu di setiap dinding). Kata-kata mutiara Ralph Waldo Emerson ini menyingkap sekelumit perilaku wirausaha yang belakangan sering disebut entrepreneur. Salah satu ciri berpikirnya wirausaha tangguh yang inovatif adalah ”resourcefulness” alias banyak akal.

Pakar manajemen Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, pernah mengangkat kata-kata mutiara ini dalam sebuah seminar untuk menggambarkan semangat wirausaha.

Bagi wirausaha, selalu ada peluang untuk setiap kesulitan yang dihadapi. Selalu ada jalan untuk keluar (pintu) untuk setiap tantangan (dinding) yang ditemui. Itulah semangat kewirausahaan yang semestinya ada pada diri mereka yang menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). ”Pintu” yang dahulu tertutup kini semakin terbuka.

Permodalan, misalnya. Kini ada program kredit usaha rakyat (KUR) yang diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mendapatkan akses ke permodalan.

KUR tidak mempersyaratkan agunan. Debitor hanya diminta untuk menyampaikan persyaratan administratif, berupa laporan kelayakan usaha. Bunga maksimum KUR hanya 16 persen.

Harapan pemerintah, KUR dapat membantu pelaku UKM meningkatkan usahanya dengan menambah permodalannya. Dampak lanjutannya adalah semakin banyak tenaga kerja yang dapat diserap oleh UKM.

Sejak November 2007, KUR menjadi andalan pemerintah untuk membangun UKM. Pada hampir setiap sambutan resmi, pemerintah selalu menyampaikan program itu.

Jumlah jaminan yang dikucurkan untuk mendukung program KUR pun tidak tanggung- tanggung, Rp 1,45 triliun, dan kredit yang dikucurkan diharapkan mencapai 10 kali lipatnya, atau Rp 14,5 triliun.

Hingga 14 Juni 2008, KUR yang disalurkan mencapai Rp 7,12 triliun. Pemerintah pun menambah dana penjaminan sebesar Rp 1 triliun sehingga total kredit yang disediakan hingga 2009 sebesar Rp 24,5 triliun.

Seakan tak mau ketinggalan, bank-bank pelaksana, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, dan Bank BNI, berlomba-lomba menyebutkan prestasinya dalam mengucurkan KUR. Pertanyaannya kini, apakah program KUR sudah mampu menciptakan wirausaha baru, yang mampu membuka lapangan kerja baru?

Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Suryadharma Ali beberapa waktu lalu mengakui, hingga kini persoalan pengangguran belum terpecahkan. ”Laporan Bank BRI baru-baru ini menyebutkan 700.000 nasabah meminjam uang melalui program KUR. Kalau asumsinya satu nasabah menyerap satu orang, berarti ada 700.000 tenaga kerja yang terserap,” katanya.

Namun, angka yang disebutkan Suryadharma itu baru estimasi. Kemennegkop dan UKM yang menjadi koordinator program ini menjanjikan akan menghitung dampak penyerapan tenaga kerja melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Jumlah penyerapan tenaga kerja baru diperkirakan bisa diketahui pada September 2008.

Menurut motivator wirausaha, Tung Desem Waringin, ”Orang yang menerima KUR belum tentu melakukan ekspansi usaha. Ada yang menerima pinjaman, tetapi malah digunakan untuk membeli mesin dan mengurangi karyawan.”

Tung menjelaskan, semua bisnis pada akhirnya bertujuan mencari untung dan menjaga kesinambungan. Untuk itu, overhead cost dibuat seminimal mungkin. Pada usaha tertentu, karyawan bisa digantikan mesin karena alasan kecepatan dan efisiensi.

Handito Hadi Joewono, Konsultan Bisnis Arrbey, menilai, program KUR seharusnya paralel dengan program pengembangan usaha. Kredit usaha memang diperlukan, tetapi program mendorong bisnis baru juga wajib dilakukan pemerintah. Jangan mengandalkan pebisnis yang sudah ada. ”Bisnis memang perlu kreativitas. Secara bersamaan, kita juga perlu menggerakkan bisnis kreatif yang mengandalkan ide intelektual hingga menghasilkan nilai tambah besar,” katanya.

Daya tahan UMKM

Menurut Rhenald, problem yang dihadapi UKM tidak selalu sama. Tidak semua UKM menghadapi kesulitan permodalan, atau kesulitan klasik lainnya, seperti produksi dan pemasaran. Selain itu, setiap UKM punya daya tahannya sendiri.

Menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), misalnya, ada pelaku usaha yang hanya membutuhkan waktu sebentar untuk ”tarik napas”. Misal, mereka yang bergerak di sektor perdagangan.

”Tidak pernah ada pedagang yang rugi, kecuali yang manajemennya bodoh. Konsumen memang kaget sebentar terhadap harga produksi yang melonjak dan transaksi penjualan dipastikan sedikit melambat. Namun, semua akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan,” tuturnya.

Ada juga pelaku usaha yang sungguh mengalami kesulitan, terutama yang bergantung pada bahan baku, terutama impor. Ini dialami oleh pengusaha keramik, bangunan, serta properti.

Namun, ada juga UMKM yang diuntungkan dengan kenaikan harga BBM, yakni mereka yang menjadi kepanjangan tangan usaha sektor energi, pertambangan, dan perkebunan. Lonjakan harga komoditas di pasar dunia menguntungkan pengusaha di sektor ini.

Rhenald meyakini, secara psikologis, pelaku usaha cemas. Namun, kenaikan harga BBM tidak mengurangi orang mengonsumsi BBM. Orang tetap bepergian dan beraktivitas. Kemacetan lalu lintas pun masih terjadi. ”Kenaikan harga komoditas tak menyurutkan orang untuk belanja dan mencari tempat hiburan,” kata Rhenald.

KUR yang dimaksudkan sebagai ”kail” harus hati-hati dalam penyalurannya. Kebijakan yang hanya terfokus pada usaha mikro akan menjadi ”hama” kelatahan rakyat. Semua membuka usaha dengan memanfaatkan kemudahan mendapat modal dari bank. Menjamurnya usaha mikro seperti itu akan berpotensi jadi persoalan sosial baru.

KUR juga harus dijaga agar tidak menjadi sarana bagi pelaku UMKM untuk ”gali lubang tutup lubang” utang lama. Namun, KUR diharapkan dapat meningkatkan kreativitas pengusaha.

Read More......

memerangi kelaparan

World Food Programme atau WFP belum lama ini menyatakan, ”Akibat melejitnya harga pangan dunia, sekitar 100 juta orang bakal kelaparan.”

Badan PBB ini menyebut kondisi saat ini sebagai the silent tsunami, petaka yang melanda diam-diam (WFP, 22/4/2008).

Oxfam, sebuah LSM dari Inggris, memperkirakan setidaknya 290 juta orang terancam kelaparan akibat krisis pangan. Setelah kenaikan harga BBM dan melonjaknya harga kebutuhan pokok, kita patut cemas, hal itu akan menjadi kecenderungan di negeri ini (Kompas, 7/6/2008).

Tajuk Kompas (7/6/2008) menulis, berapa pun jumlahnya dan di mana pun mereka berada, kelaparan adalah tragedi kemanusiaan yang harus diatasi bersama. Ironisnya, sebagian dari mereka yang (terancam) kelaparan adalah petani. Perwakilan petani kecil dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan di Roma, baru-baru ini, menyatakan muak terhadap kesimpulan pertemuan puncak itu yang sama sekali tidak menyuarakan kepentingan mereka. Padahal, berdasar temuan banyak studi, ketahanan pangan sebagian besar bertumpu pada produksi pertanian kecil multifungsi (Roman Herre, 2008).

Temuan ini berbeda dengan konsep lembaga multilateral, macam Bank Dunia atau Global Donor Platform on Rural Development, yang lebih memprioritaskan agroindustri berorientasi pasar dunia dan menjadi penyuplai jaringan supermarket global.

Konsep yang mengusung argumentasi produktivitas dan kuantitas ini sedang merancang ”Revolusi Hijau” bagi Afrika, dengan mempromosikan bibit hibrida yang telah dipatenkan dan memanfaatkan tanaman yang telah dimanipulasi secara genetik dalam pertanian industrial dan monokultural. Semua itu membutuhkan irigasi, pupuk, dan pestisida yang tak terjangkau petani kecil, buruh tani, komunitas adat, dan organisasi perempuan.

Pertanian kecil multifungsi memang tidak hanya berdasar kalkulasi ekonomi, tetapi lebih pada ketahanan pangan lokal dan nasional, bertambahnya lapangan pekerjaan dan merupakan bagian integral budaya serta sistem pengetahuan pedesaan. Meski sering dituding mempromosikan romantisme small is beautiful, berbagai studi menunjukkan, lokasi yang pas, cara berproduksi ramah lingkungan, dan pertanian skala kecil ternyata amat produktif. Sebaliknya, sistem monokultur dan industrialisasi pertanian adalah penyebab utama punahnya banyak jenis tanaman.

Di Filipina sebelum Revolusi Hijau, misalnya, ada sekitar 3.000 jenis padi. Kini, 98 persen lahan pertanian negeri itu hanya ditanami dua jenis padi, juga di Indonesia. Menurut perkiraan, sepanjang abad ke-20, sekitar 75 persen tanaman berguna, termasuk tanam pangan, telah punah. Padahal, keragaman adalah prinsip keberlangsungan alam sebagai persyaratan utama penyesuaian terhadap perubahan kondisi lingkungan. Ketika iklim gonjang-ganjing yang berdampak pada pertanian, kemampuan itu menjadi sebuah keharusan.

Isu mendesak adalah akses terhadap lahan. Menurut lembaga PBB Hunger Task Force, penyebab utama kelaparan adalah ketimpangan ekstrem distribusi lahan. Penggusuran dan pada sisi lain konsentrasi berlebihan kepemilikan lahan memarjinalkan dan memblokir pembangunan pedesaan. Pendekatan berorientasi teknologi dan pasar tidak menyelesaikan, bahkan mempertajam masalah. Untuk membeli bibit, pupuk, dan pestisida, petani gurem sering harus berutang. Saat semua tidak terbeli, mereka akan kehilangan lahan.

Pengalaman mancanegara mengajarkan, aksesibilitas atas tanah merupakan persyaratan terpenting pembangunan pertanian dan pedesaan (Brandt/Otzen, 2002). Karena itu, reformasi agraria menjadi sebuah keharusan. Aksesibilitas atas tanah (landreform) adalah ”bahasa” ekonomi-politik baru, di mana salah satu kata kuncinya adalah property rights. Penggunaan istilah aksesibilitas mengingatkan kita kepada Amartya Sen dan asumsinya tentang entitlement, yaitu tak seorang pun harus lapar karena di dunia ini tersedia cukup makanan. Mereka yang lapar hanya karena tidak memiliki akses (untuk memproduksi) makanan.

Di India, sejak tahun 1950-an, beberapa negara bagian melakukan reformasi pemanfaatan lahan, tanpa perubahan status menjadi pemilikan, tetapi dengan memperkuat posisi penyewa serta menghapus institusi makelar. Lewat reformasi soft ini, tercatat penurunan kemiskinan yang signifikan lewat peningkatan pendapatan per kapita orang miskin (Besley/Burges, 2000).

Landreform yang kurang begitu berhasil terjadi di Amerika Selatan dan terakhir di Filipina disebabkan oleh keterbatasan dana, birokrasi yang njlimet, dan korup serta resistensi politis para tuan tanah. Meski demikian, jawaban atas kelemahan reformasi agraria oleh negara, demikian La Via Campesina, bukan liberalisasi, melainkan memperbaiki dan memperkuat peran negara. Reformasi agraria adalah kewajiban penegakan hak asasi manusia (HAM) oleh negara, yaitu hak atas makanan.

Pemerintah berkewajiban atas pemenuhan hak asasi paling mendasar ini dengan memberi akses lahan, bibit, air, dan sumber-sumber produktif lainnya agar mereka bisa menyediakan sendiri makanannya, demikian Sofia Monsalve, koordinator kampanye internasional reformasi agraria ”Bread, Land and Freedom”, yang didukung La Via Campesina. Tanpa itu, kita akan memanen apa yang sudah menjadi kenyataan di beberapa negara, yaitu kerusuhan yang dipicu kelaparan.

Read More......

hegemoni beras

Beberapa hari ini media ramai dengan berita naiknya harga beras dunia dan harga kebutuhan pokok lain. Kenaikan harga minyak dunia yang melonjak tajam menjadi alasan pembenar sekaligus kambing hitam dari serangkaian kenaikan harga pangan tersebut.

Namun,meski fluktuasi ekonomi global memiliki pengaruh signifikan terhadap situasi ekonomi dalam negeri,sebagai imbas dari globalisasi, atau pengintegrasian ekonomi nasional dengan struktur global, kita juga tidak boleh menaifkan pengaruh dari dalam negeri. Pangan mempunyai nilai strategis dan vital untuk menggerakkan aktivitas pembangunan suatu negara, baik infrastruktur maupun suprastruktur.

Pangan tidak sekadar menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi semata, akan tetapi telah menjadi suatu komoditas bernilai politis pula. Defisit neraca pangan dapat berakibat luas pada stabilitas sosial, ekonomi, dan politik,seperti halnya beras di Indonesia yang sejak lama telah menjadi komoditas politik penguasa.

Politisasi beras di Indonesia terjadi sejak masa penjajahan Belanda, ketika pemerintah kolonial berkepentingan mendapatkan tenaga buruh murah, untuk dipekerjakan di perkebunan untuk komoditas ekspor. Harga beras senantiasa ditekan serendah mungkin agar masyarakat bisa dengan mudah diserap tenaganya sebagai pekerja perkebunan.

Bahkan ketika terjadi krisis beras pada 1863, pemerintah kolonial berinisiatif menghapuskan bea masuk impor beras dengan tujuan menjaga ketersediaan tenaga buruh murah. Pada masa Jepang, intensifikasi pertanian beras mulai dilakukan dengan memperkenalkan varietas padi baru bagi petani Jawa.

Namun, intensifikasi pertanian beras itu hanya untuk memenuhi kebutuhan perang bala tentara Jepang. Pada masa awal kemerdekaan, selain diliputi semangat untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat,politisasi beras juga tak lepas dari kebijakan kekuasaan. Soekarno berusaha keras melakukan upaya pemenuhan pangan masyarakat. Langkah taktis yang dilakukan yaitu dengan cara memasukkan beras sebagai komponen gaji bulanan pegawai negeri dan tentara.

Tindakan ini diambil demi memproteksi kekuasaannya dengan mengambil hati para aparat negara. Ketika Soekarno runtuh dan digantikan pemerintahan Soeharto, persoalan pangan menjadi hal utama dan pertama.

Di awal berdirinya Orde Baru, kondisi pangan dalam negeri tengah mengalami keterpurukan mendalam,sebagai imbas dari gagal panen yang dialami petani akibat kemarau berkepanjangan, inflasi membubung tinggi,kelangkaan bahan pangan; pemerintah Soeharto terpaksa mengimpor beras hingga angka 9%.

Sebagai upaya jangka panjang, pemerintah mencanangkan program revolusi hijau yang merupakan desakan dari negara-negara maju. Revolusi Hijau menjadi jargon politik untuk melawan derap revolusi merah yang makin mewabah di negaranegara terbelakang.

Tujuan dari program ini adalah melipatgandakan produksi beras secara massif dengan mengandalkan asupan kimia dan biologi, selain prasyarat kelancaran irigasi dan kultur bercocok tanam tanpa harus mengubah bangunan sosial pedesaan. Untuk memajukan program ini, pemerintah melakukan pengawasan secara ketat terhadap pertanian rakyat.

Petani dipaksa untuk menggunakan cara-cara pertanian modern yang sarat dengan mekanisme kimiawi, dari mulai benih, pupuk, hingga obat tanaman semuanya harus dibeli dari perusahaan besar milik asing. Sumber daya dan unsur-unsur kearifan tani tradisional ditinggalkan.

Upaya penyeragaman pangan semakin diperkuat dengan keluarnya UU No 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang kian mempersempit ruang aktualisasi masyarakat desa. Buah dari revolusi hijau memang dinikmati oleh bangsa Indonesia karena mampu menjadi negara yang berswasembada beras pada 1985,1986,1987,1988,1990.Soeharto memperoleh penghargaan dari FAO. Namun revolusi hijau harus dibayar mahal oleh pemerintah Orde Baru.

Program ini yang pada mulanya dianggap tidak akan mengubah struktur sosial secara radikal seperti halnya program land reform,justru kian membuat timpang struktur sosial di pedesaan. Petani pemilik lahan (farmer) menjadi sangat kaya raya, sementara petani penggarap (peasant) kian mengalami keterpurukan.

Diversifikasi pangan yang tak berjalan karena perhatian tersedot pada upaya pemajuan beras.Ditambah lemahnya struktur mikro di pedesaan, hal itu mengakibatkan Indonesia kembali menjadi negara net-importer pangan. Bahkan di akhir Soeharto berkuasa, pada 1998, tingkat impor beras Indonesia kembali pada angka 9%.

Serangkaian peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia,memberikan pengetahuan betapa kuatnya politisasi beras di Indonesia. Ketika suatu rezim berkuasa sudah tidak lagi mampu menyediakan beras murah bagi massa rakyatnya, akan terancam pula eksistensi rezim tersebut. Hal ini dibuktikan dengan runtuhnya rezim Soekarno dan Soeharto.Beras mampu menjadi penggerak bangkitnya people power.

Karenanya,demi menurunkan tingkat politisasi beras, pangan harus segera didiversifikasi. Rezim SBYKalla yang mencanangkan program revitalisasi pertanian, bukan program swasembada beras seperti rezim-rezim sebelumnya, seharusnya menjadi tonggak bagi pemerintah memassifkan program diversifikasi pangan, tidak malah kembali terjebak dalam dominasi politisasi beras.

Read More......

ideologi jender

Alkisah seorang anak berumur lima tahun baru saja kembali dari pantai mandi bersama teman-temanya. ”Apakah ada anak-anak lain di sana?” tanya ibunya. ”Ya,” jawab si anak. ”Laki-laki atau perempuan,” sambung sang ibu. ”Bagaimana saya tahu, mereka tidak berpakaian,” ujar sang anak polos.

Menarik menyimak makna kisah sederhana ini. Pakaian adalah hasil dan ciptaan budaya. Manusia lahir tanpa budaya. Jika anak dalam kisah di atas tidak dapat membedakan laki-laki dan perempuan karena mereka tidak berpakaian, itu berarti tanpa pakaian laki-laki dan perempuan itu sama; tak boleh dibeda-bedakan, apalagi kalau yang satu dianggap sebagai lebih rendah dari yang lain. Justru ketika mereka berpakaianlah anak itu dapat membedakan. Itu berarti perbedaan tersebut adalah hasil budaya.

Ideologi jender

Konon, kata ”wanita” naik daun akibat proses kramaisasi bahasa Indonesia sejak 1940-an, antara lain karena kata ”perempuan” berbau ”ibu rumah tangga”. Maka, banyak organisasi kaum hawa memakai kata ”wanita”. Tetapi, akhir-akhir ini orang mempromosikan kata ”perempuan” lagi karena ”wanita” berhubungan dengan kata ”betina” (dari bahasa Sanskerta: vatina), yang berarti ”yang diinginkan”.

Apakah bahasa memengaruhi cara orang memandang jenis lain ataukah cara memandanglah yang membentuk cara berbahasa? Sukar ditentukan. Dalam hubungan ini menarik juga, bentuk pasif beberapa kata bila berkonotasi erotis dikhususkan kepada wanita, sedangkan bentuk aktif lebih-lebih dikhususkan kepada pria. Seberapa jauh terapan pola ”atas-bawah” pada hubungan pria dan wanita merupakan rekayasa kultural atau jawaban atas kenyataan kodrati, sulit dipastikan. Tetapi, hubungan tersebut secara langsung tak langsung pun berpengaruh pada tindakan ketidakadilan terhadap perempuan. Kesadaran akan perlakuan tidak adil ini melahirkan gerakan penyetaraan hak dan perlakuan yang adil yang lazim disebut jender.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan jender sebagai sistem peran dan hubungan antara pria dan wanita, yang tidak ditentukan data biologis, melainkan lingkungan sosial, politis, dan ekonomis. Jenis kelamin hanya kategori biologis.

Saling membutuhkan

Kita mengenal cara melihat perbedaan perempuan dan laki- laki, yakni berdasarkan fungsi biologis-seksual. Berbicara tentang fungsi biologis-seksual, jelas perempuan tidak sama dengan laki-laki dan itu sudah ditetapkan sang Pencipta sejak semula. Perempuan mempunyai vagina, sel telur, payudara yang kesemuanya menjadi keistimewaan mereka.

Sebaliknya, laki-laki mempunyai testis, penis, dan sperma yang kesemuanya tidak dimiliki perempuan. Itu berarti tanpa campur tangan laki-laki, perempuan tak mungkin mengandung. Dalam hal ini perbedaan fungsi biologis-seksual tak bisa dipungkiri sebagai pemberian abadi. Di sini perbedaan bukanlah suatu faktor perendahan yang satu terhadap yang lain, melainkan justru ketergantungan untuk saling melengkapi satu sama lain. Keduanya saling membutuhkan secara ekuivalen.

Akan tetapi, hendaknya tidak dilupakan bahwa manusia itu adalah juga makhluk individual dan sosial. Seseorang dibentuk bukan hanya oleh setting keseluruhan pemikiran dan tata tingkah laku kolektif secara sosial. Ia juga membentuk dirinya sendiri, memilih, menentukan pemikiran, dan tata tingkah lakunya. Hal ini hendak mengatakan bahwa bila ada perlakuan tidak adil terhadap perempuan di masyarakat, belum tentu seluruhnya karena kesalahan seluruh tata kebudayaan, melainkan karena boleh jadi orang per orang yang dari dirinya memang memiliki tingkah laku yang menjurus pada kekerasan.

Di sini kembali kita temukan paradoksalitas manusia berbudaya itu. Seorang dibentuk oleh budaya dan serentak dengan itu membentuk dan membangun budaya itu sendiri. Ide positif dari gerakan jender adalah ajakan untuk menerima perbedaan sebagai kekayaan untuk saling melengkapi. Maka, dalam konteks inilah kita dapat memaknai ideologi jender sebagai bentuk perjuangan bersama untuk semakin menghargai keluhuran martabat manusia.

Read More......

kemiskinan indonesia

Tanggal 3-5 Agustus 2005, Indonesia menjadi tuan rumah Regional Ministerial Meeting on MDGs in Asia and The Pacific. Pertemuan ini untuk menyiapkan posisi negara- negara Asia-Pasifik dalam menghadapi Millennium +5 Summit September 2005.

Momentum ini terlalu sayang dilewatkan, apalagi saat Indonesia dihadapkan problem pemiskinan berkepanjangan.

Untuk melihat progres Millennium Development Goals (MDGs) di Indonesia, kita harus melihat kebijakan makro-ekonomi Indonesia. Kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia lima tahun terakhir bukan untuk melapangkan jalan pencapaian MDGs, malah berpotensi menjauhkan dari cita-cita pengurangan jumlah orang miskin tahun 2015.

Sejumlah kesepakatan Indonesia dengan Bank Dunia, IMF, dan WTO memaksa Indonesia menjalankan kebijakan pencabutan subsidi bagi publik, membuka pasar bagi produk impor, dan kebijakan fiskal yang tidak pro-poor. Parlemen dipaksa memproduksi legislasi yang memperlancar privatisasi (UU Sumber Daya Air, UU Kelistrikan, UU Sistem Pendidikan Nasional, dan lainnya). Kebijakan perburuhan juga dipaksa mengadopsi konsep labour market flexibility. Akibatnya, buruh selalu dalam ancaman PHK.

Beban utang luar negeri membuat format APBN tidak pernah signifikan untuk mendanai masalah kemiskinan. APBN 2005 mengalokasikan Rp 64,0 triliun untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri, sementara biaya untuk sektor penunjang pembangunan kualitas manusia Indonesia tidak lebih dari 1,5 persen (Rp 7,4 triliun sektor kesehatan, Rp 21,5 triliun pendidikan, dan Rp 3,679 triliun untuk sektor pertanian).

Jika Pemerintah Indonesia konsisten dengan komitmen MDGs yang ditandatangani September 2000, problem kemiskinan dapat direspons secara komprehensif. Hingga kini Indonesia belum memiliki road map menuju 2015 sesuai dengan agenda Millennium Declaration. Indonesia belum menyusun laporan komprehensif tentang achievement MDGs selama lima tahun. Indonesia baru membuat satu kali laporan pencapaian MDGs, berbasis data-data 2003 dan diluncurkan resmi pada Mei 2004.

Sejumlah capaian

Laporan setebal 58 halaman itu berisi hasil pembangunan Indonesia sesuai dengan goal dan target. Indonesia melaporkan capaian MDGs, Goal 1-Goal 7. Sementara Goal 8 sama sekali tidak dilaporkan. Mengherankan, Indonesia tidak melaporkan capaian Goal 8. Sebagai negara berkembang, Indonesia merasa hanya wajib melaporkan capaian Goal 1-Goal 7, Goal 8 menjadi tanggung jawab negara maju.

Masalah kelestarian sumber daya alam yang menjadi area Goal 7 tidak menggunakan analisis tren global. Padahal, peran agen internasional (MNC maupun IFIs) dalam ekspansi modal industri pertambangan memberi kontribusi dalam perusakan sumber daya alam Indonesia.

Dalam laporan Goal 7, rekomendasi-rekomendasi mengenai penyediaan air minum yang menyatakan, penyediaan air minum belum menjadi prioritas utama, rendahnya pelayanan PDAM, dan keterlibatan swasta mengelola air minum menggiring, melegitimasi privatisasi pengelolaan sumber daya air. Agenda privatisasi ini terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air yang penyusunannya didukung Bank Dunia. Mahkamah Konstitusi yang menolak judicial review undang-undang ini melicinkan jalan ke arah privatisasi air.

Dari dua kasus itu, terlihat betapa miskinnya analisis tren global Laporan MDGs yang disusun Pemerintah RI.

Agar Indonesia tidak kembali tersesat dalam kebijakan makro- ekonomi yang kian memiskinkan, momentum Regional Ministerial Meeting on MDGs in Asia and The Pacific dan UN Millennium +5 Summit harus dimanfaatkan Pemerintah Indonesia sebagai titik tolak perancangan kebijakan penanggulangan kemiskinan, mengacu formula penghapusan utang luar negeri, perdagangan global yang lebih adil, dan bantuan pembangunan luar negeri yang lebih baik dan tanpa syarat. Formula inilah yang kini menjadi agenda kampanye global memutus mata rantai sejarah kemiskinan (make poverty history).

Read More......

kesehatan indonesia

Perkembangan dunia saat ini mengarah kepada pentingnya konsep baru, ”One World, One Medicine, One Health”, untuk diperkenalkan secara luas dan berkesinambungan. Para pakar di banyak negara mengimbau kerja sama yang lebih terintegrasi dan sinergis antara dokter dan dokter hewan dalam mengantisipasi kebangkitan penyakit-penyakit zoonosis yang berpotensi epidemik.

Sampai dengan saat ini, kedokteran dan kedokteran hewan tetap dipandang sebagai sektor dan identitas yang terpisah di hampir semua negara. Meskipun pada kenyataannya, ada banyak hal yang tumpang tindih di antara kedua sektor ini, terlebih lagi apabila menyangkut kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit-penyakit yang bisa ditularkan ke manusia (zoonosis).

Rintis konsep ”One Health” (Satu Kesehatan) adalah suatu gerakan untuk menjalin kemitraan antara dokter dan dokter hewan yang harus disepakati oleh berbagai pihak, baik organisasi medik kesehatan, kesehatan hewan, maupun kesehatan masyarakat. Jalan menuju pelaksanaan rintisan ”One Health” harus dimulai dengan merancang kerja sama dan mengurangi hambatan komunikasi yang terjadi antara dokter dan dokter hewan.

Abad penyakit zoonosis

Kita perlu tahu, lebih dari 35 penyakit yang baru muncul—termasuk Ebola, monkeypox, BSE, West Nile, Nipah, SARS, HPAI—dikenal sebagai penyakit zoonosis. Rintisan konsep ”One Health” adalah respons langsung kepedulian yang semakin bertambah terhadap ancaman penyakit-penyakit yang baru muncul di seluruh dunia dan ancaman nyata di depan kita, seperti wabah yang membahayakan kesehatan manusia dan hewan domestik. Ancaman ini juga berpotensi memengaruhi perekonomian regional dan global.

Perilaku manusia di dunia dalam skala luas menyumbang terhadap munculnya penyakit-penyakit zoonosis, termasuk tekanan populasi, deforestasi, intensifikasi pertanian, perdagangan global hewan liar, dan konsumsi daging secara berlebihan.

Salah satu sasaran konsep ”One Health” adalah mengintegrasikan sistem pendidikan di lingkup dan antara perguruan tinggi kedokteran, kedokteran hewan dan kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, konsep ”One Health” mempromosikan pentingnya penelitian bersama terhadap penularan lintas spesies dan surveilans serta sistem pengendalian terintegrasi antara manusia, hewan domestik, dan hewan liar. Rintisan ini akan mendorong dan memicu penelitian perbandingan dan akan menjadi payung dari semua penelitian mengenai penyakit-penyakit yang berpengaruh terhadap manusia dan hewan, termasuk diabetes, kanker, gangguan otoimunitas, dan obesitas.

Konsep ”One Health” juga akan mendorong kemitraan yang lebih erat antara para akademisi, industri, dan pemerintah untuk mengembangkan dan mengevaluasi metode diagnostik baru, pengobatan dan vaksin untuk pencegahan dan pengendalian penyakit lintas spesies, bersamaan dengan upaya bersama untuk menginformasikan dan mengedukasi para pemimpin politik dan publik.

Rintisan konsep ”One Health” akan mendorong kemitraan antara dokter dan dokter hewan menuju penelitian dan surveilans yang lebih baik di bidang zoonotik dan penyakit-penyakit baru muncul.

Sebagai contoh, SARS sebelumnya adalah virus yang tidak dikenal sebagai bersumber binatang, tetapi pada saat setelah muncul, petugas klinis dan kesehatan masyarakat kemudian harus belajar lebih banyak tentang infeksi virus corona pada hewan. Dengan demikian, seorang klinikus apabila memiliki pasien dengan infeksi zoonotik harus menyadari bahwa sesungguhnya dokter hewan mengetahui lebih banyak dari mereka.

Meskipun garis pembatas antara kedokteran dan kedokteran hewan sekarang ini lebih nyata dibandingkan abad-abad yang lampau, sesungguhnya pemisahan antara kedua disiplin ini mulai terbentuk di abad ke-20. Sejumlah alasan penyebab adalah secara geografis beberapa perguruan tinggi kedokteran dan kedokteran hewan tidak ditempatkan pada satu lingkup dan pengaturan akademik yang sama. Faktor lain adalah pengaruh sosial.

Ekologi dan mikrobiologi diajarkan di kedokteran tidak seperti halnya di kedokteran hewan sehingga mahasiswa kedokteran tidak begitu menyadari pentingnya penyakit zoonotik bagi kesehatan. Sebaliknya, fokus perguruan tinggi kedokteran hewan juga bergeser lebih ke hewan ternak dan hewan kesayangan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

Manusia, hewan, dan lingkungan

Konsepsi ”One Health” sudah ada sejak berabad-abad, tetapi kolaborasi semakin diperlukan pada abad ke-21 ini. Kedokteran hewan memiliki akarnya pada kesehatan manusia. Penyembelihan ternak sebagai salah satu jalan untuk mengendalikan PMK atau rinderpest, penyakit yang sangat ganas pada sapi, dimulai pada abad ke-18 sebagai jalan untuk melindungi suplai pangan. Perguruan tinggi kedokteran hewan pertama di Lyon, Perancis, didirikan untuk memastikan kesehatan hewan sebagai penyedia pangan bagi masyarakat.

Louis Pasteur mempelajari cholera unggas pada tahun 1880, dan setelah menyuntik ayam-ayam tersebut dengan bentuk agen penyakit yang dilemahkan, ia menemukan bahwa ayam-ayam tersebut mampu mengembangkan kekebalan tubuh terhadap cholera. Konsepnya kemudian diperluas untuk anthrax dan rabies. Banyak ahli yang mengikuti hipotesis ini, kemudian membangun kerangka untuk memahami lebih jauh tentang yellow fever dan equine encephalitis.

Pada tahun 2000, lebih dari 200 penyakit yang terjadi pada manusia dan hewan diketahui dapat saling ditularkan dari manusia ke hewan dan dari hewan ke manusia. Semua ini mengarah kepada peningkatan lebih dari 30 persen terjadinya penyakit-penyakit zoonosis di sepertiga akhir abad ke-20. Virus H5N1 yang menyebar di Asia, Eropa, dan Afrika pada abad ke-21 ini memicu fakta yang tidak terbantahkan bahwa kesehatan hewan memengaruhi kesehatan manusia, dan tentu saja, pengetahuan yang harus diketahui banyak pihak bahwa hampir semua agen bioterorisme adalah zoonotik.

Belakangan ini konsep ”Eco-Health” atau ”Ecosystem Health” juga muncul, dengan mengamati bahwa pembangunan berkelanjutan diwujudkan sebagai bentuk saling menguntungkan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan yang satu sama lain saling berkaitan. Perubahan cuaca juga adalah faktor yang mungkin berpengaruh terhadap kemunculan penyakit-penyakit zoonosis dan merupakan bagian dari konsep ”One Health”.

Visi ke depan

Dalam International Ministerial Conference on Avian and Pandemic Influenza di New Delhi, India, akhir tahun 2007, konsep ”One Health” kembali diangkat dan dianalisis lebih lanjut bahwa dunia harus mengadopsi konsep ini untuk mampu keluar dari krisis penyakit zoonosis yang baru muncul dan muncul kembali (emerging and re-emerging diseases).

Pemahaman tentang konsep ”One Health” membutuhkan pemikiran ulang baru yang mendalam di tataran strategi operasional. Sudah barang tentu apa yang dicita-citakan di atas harus mendorong profesi dokter hewan untuk mengambil peran di depan untuk memastikan kedua belah pihak menerima konsep tersebut dan dengan tujuan sentral untuk meningkatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara global.

Lonie J King (2008), seorang ahli zoonosis, mengatakan, ”Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat adalah suatu rangkaian kesatuan (continuum), kita tidak ha- rus melihatnya sebagai sistem terpisah.”

Read More......

UUD lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin parah, dan dampak dari pola pengelolaan lingkungan yang salah dan eksploitasi alam yang tak bertanggung jawab membuat kondisi semakin memprihatinkan. Hampir setiap hari berbagai cerita duka akibat rusaknya lingkungan hidup mewarnai media masa, seperti bencana banjir, tanah longsor, kabut asap, tragedi lumpur Lapindo, dan lain-lain.

Seiring dengan itu, muncul pula berita terungkapnya pembalakan liar, pembakaran hutan, dan pembangunan gedung-gedung atau proyek lain yang tidak mengindahkan tata letak dan prosedur perizinan dan masih banyak lagi perilaku yang tak terpuji yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Namun ironisnya, permasalahan penanganan dan penegakan hukum atas perusakan lingkungan hidup justru sangat lemah. Hukum Lingkungan Hidup nyaris tumpul dan tak berdaya menghadapi ber-bagai perkara kejahatan lingkungan.

Berbagai putusan hakim kasus kejahatan lingkungan begitu mengecewakan dan nyaris diwarnai dengan putusan bebas atau kalaupun ada putusan pemidanaan itu pasti sangat ringan dan tidak sebanding dengan kerusakan atau akibat yang ditimbulkannya.

Misalnya, Kasus Buyat dan PT Freeport, dan juga kasus pembalakan liar yang mencuat di media, betapa putusan pengadilan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Padahal jelas-jelas akibat muncul atau hutan menjadi gundul, kayu-kayu gelontongan menggunung sebagai barang bukti, tetapi pengadilan tidak berdaya dan tidak berjaya untuk menegakkan hukum yang membela pada pelestarian lingkungan.

Bahkan pada tahun 2007 secara sinis dikatakan sebagai tahun pesta pora putusan bebas untuk per-kara kejahatan lingkungan hidup.

Kekecewaan atas putus-an pengadilan tampaknya cenderung ditimpakan kepada para penegak hukum saja, yang dinilai tidak profesional dan integritasnya diragukan. Hal tersebut memang tidak bisa dimungkiri, namun sebenarnya ketentuan hukumnya juga masih banyak kelemahaan dan harus segera direvisi.

Untuk itu, penting sekali segera mengamendemen Undang-Undang No 23 /1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH, 1997), terutama berkaitan dengan ketentuan pidananya. Pada kenyataannya, UUPLH, 1997 sudah tidak relevan lagi/tidak bisa optimal dalam me- lindungi lingkungan hi-dup dari perilaku tidak terpuji para pelaku kejahatan lingkungan dan sekaligus memberikan penghukuman yang setimpal bagi pelakunya.

Maka pengesahan atas RUU yang telah dipersiapkan Pemerintah lebih dari 2 tahun seharusnya se- gera direalisasikan dan harus kita dorong agar DPR segera mengagendakan pembahasan ini.

Kelemahan penegakan hukum lingkungan juga dikarenakan keberadaan ketentuan anti kejahatan ini dalam ruang lingkup hukum administrasi. Keberadaan sistem perundangan Indonesia yang masih menempatkan berbagai kejahatan dalam ketentuan hukum administrasi berpotensi menimbulkan kekacauan tersendiri, yaitu kerapkali perbuatan pelanggaran pidana cenderung ditarik kepelanggaran administrasi demi keuntungan pelaku.

Selain itu, kerancuan juga muncul ketika tidak jelas lagi batasan kapan perbuatan administrasi sudah menyentuh pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana. Hal ini juga merupakan permasalahan yang harus dikaji secara mendalam oleh berbagai kalangan terutama kalangan kampus yang harus juga mencermati kesulitan yang dihadapi bagi para penegak hukum.

Perlu dipahami bahwa pelanggaran hukum pidana lingkungan hidup tidak bisa lagi dipandang dengan paradigma lama, yaitu hukum pidana hanya akan bergerak ketika dua hukum lain (administrasi dan perdata) dinilai tidak cukup mencegah atau sering disebut bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium.

Tindak pidana lingkungan hidup harus dipandang sebagai kejahatan yang memang merupakan perbuatan kriminal dan bukan masalah administrasi atau berkaitan masalah ganti rugi, terlepas perbuatan pelaku mungkin saja juga melanggar hukum administrasi dan hukum perdatanya.

Dalam hal ini penegakan hukum pidana bisa berjalan bersama-sama dengan penegakan hukum administrasi ataupun gugatan perdatanya. Pemahaman dan penegakan hukum seperti ini penting sekali segera dibangun, sehingga tidak terjadi lagi penanganan perkara pidana lingkungan yang diputus dengan pendekatan administrasi atau tentang ganti rugi saja.

Penggunaan tiga instrumen tersebut walaupun secara bersamaan tidak bertentangan dengan asas ne bis idem, tapi justru saling mendukung.

Sangat Progresif

Ada beberapa hal yang sangat penting dalam draf RUU diwarnai dengan paradigma baru yang sangat progresif dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan lingkungan.

Beberapa hal yang sangat esensial, yaitu adanya perubahan rumusan tindak pidana dari materil menjadi tindak pidana formil. Hal ini terutama dalam Pasal 41, 42, dan Pasal 43 UUPLH Tahun 1997, yang pada intinya selain merumuskan perbuatan yang dilarang, tetapi juga sekaligus merumuskan akibat dari perbuatan, yaitu menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Artinya, perbuatan pelaku hanya dapat dipidana bila akibatnya sudah muncul, yaitu terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan. Perumusan materil ini dinilai sangat membahayakan lingkungan hidup dan dianggap bahwa instrumen hukum pidana terlalu terlambat diterapkan bila baru bergerak setelah timbul akibat yang berupa perusakan atau pencemaran lingkungan.

Dalam RUU dirumuskan secara formil, yaitu merumuskan perbuatannya saja tanpa merumuskan akibatnya. Artinya seseorang sudah dapat dipidana sepanjang perbuatannya sudah melanggar larangan yang dirumuskan tanpa harus ada akibat dari perbuatannya tersebut.

Dalam kaitan ini maka legislator harus benar-benar cermat dalam merumuskan tentang perilaku yang membayakan lingkungan, rumusan harus berhenti pada ukuran/batas toleransi yang diatas ambang membahayakan, bukan setelah pelaku mengakibatkan rusak atau tercemarnya lingkungan.

Masalah berikutnya, yaitu diatur mengenai pemidanaan bagi pejabat yang karena kesalahannya telah mengeluarkan izin lingkungan termasuk tentang Amdal, padahal seharusnya izin tidak dikeluarkan. Hal ini penting sekali mengingat bahwa hampir semua kejahatan lingkungan hidup berawal dari adanya izin.

Dan hampir selalu perkara pidana lingkungan hidup lepas dari jerat hukum ketika pelaku menunjukkan bahwa telah ada izin, tidak peduli bahwa karena izin itu justru terjadi bencana terhadap lingkungan dan kerap juga memakan korban nyawa.

Selain itu karena adanya izin dari pejabat tersebut, maka ini termasuk celah bagi pelaku dan dengan sendirinya tidak ada bukti tentang adanya melawan hukum, dan pelaku harus dibebaskan.

Sedangkan, pejabat yang mengeluarkan izin, yang seharusnya izin tidak dikeluarkan (baik karena lalai maupun sengaja), maka pejabat ini pun tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya.

Ke depan, seandainya RUU telah disahkan dan hal ini disetujui maka paling tidak para pejabat akan lebih hati-hati dalam mengeluarkan izin terhadap segala hal berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengaturan baru lainnya adalah dirumuskannya delik yang bersifat 'omission delict' (crime by omission) bagi para petugas atau pejabat. Ini berkaitan dengan kewajiban hukum yang melekat pada pejabat dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan lingkungan atau menghentikan (menangani) terjadinya kerusakan lingkungan, ketika diduga atau bahkan diketahui telah ada pencemaran dan perusakan.

Bila setelah terjadi dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan petugas tidak berbuat apa-apa dalam rangka menghindari kerugian lingkungan yang lebih besar atau semakin meluas maka dia terkena ancaman pidana.

Hal ini persis dengan apa yang terjadi pada kasus Lapindo, di mana pada awal terjadinya tragedi ini tidak nampak langkah konkret pejabat berwenang yang seharusnya menangani agar kerusakan tidak semakin meluas, bahkan ada kesan dibiarkan saja.

Amendemen

Hal-hal lain yang juga harus dirumuskan ber- kaitan dengan penerapan Strict Liability pada pertanggungjawaban pidana korporasi, (responsibility with out fault). Hal ini mengingat mencari bukti kesengajaan terutama oleh dan untuk kegiatan usaha berkaitan dengan lingkungan hidup sangat sulit.

Misalnya, untuk membuktikan unsur "sengaja" untuk kejahatan lingkungan hidup pada umumnya sangat sulit, ketika ada akibat pencemaran yang muncul dari suatu korporasi maka korporasi tersebut langsung dianggap ber- tanggung jawab atas akibat yang muncul, terlepas dari ada tidaknya unsur sengaja yang sulit dibuktikan tersebut.

Namun yang juga penting, selain karena masalah lemahnya perundangan-undangan, maka langkah progresif juga harus dilakukan oleh para penegak hukum.

Tanpa profesionalitas dan integritas tinggi para penegak hukum, sebagus apa pun produk perundangan mustahil kita bisa mempertahankan, melindungi lingkungkan hidup kita. Terakhir, penting pula dikembangkan kesadaran hukum seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup, maka political will dari pemerintah pada akhirnya juga memegang peranan penting.

Read More......

upah buruh

Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak terhitung mulai 24 Mei 2008 berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kenaikan harga BBM mendorong naiknya harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok sehari-hari.

Menurut BPS, inflasi pada Mei 2008 sebesar 1,41 persen sedangkan laju inflasi year on year (Mei 2008 terhadap Mei 2007) sebesar 10,38 persen.

Menyadari implikasi kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti, program bantuan langsung tunai (BLT) dan pemberian gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil dan pensiunan PNS.

Kita pahami bahwa kedua bentuk kebijakan pemerintah di atas hanyalah menopang kehidupan ekonomi sebagian kecil masyarakat Indonesia. Di luar kelompok penerima program pemerintah tersebut terdapat jutaan anggota masyarakat yang sangat terpukul dengan kenaikan harga BBM. Anggota masyarakat tersebut, antara lain, kelompok pekerja/buruh yang menerima upah berdasarkan besaran upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Beratnya beban ekonomi pekerja akan semakin bertambah dengan kebijakan pemerintah menaikkan tarif angkutan umum sampai 40 persen terhitung Juni 2008.

Beban ekonomi pekerja kita sebut berat karena sesungguhnya besar upah yang mereka terima ditentukan berdasarkan perhitungan kebutuhan seorang pekerja lajang dalam sebulan. Dalam praktiknya, upah minimum menjadi upah standar, bahkan menjadi upah tertinggi dalam satu perusahaan, termasuk bagi pekerja yang sudah berkeluarga dengan beberapa anak.

Kondisi tersebut terjadi karena lemahnya daya tawar pekerja. Tingginya angka pengangguran yang mencapai 8 persen dari jumlah angkatan kerja dan rendahnya tingkat pendidikan/keterampilan pekerja merupakan faktor utama yang menyebabkan lemahnya daya tawar pekerja.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jumlah pekerja dengan status kontrak dan outsourcing terus meningkat dari tahun ke tahun. Para pengusaha lebih nyaman meraup keuntungan dengan merekrut tenaga kerja melalui sistem kontrak dan outsourcing. Saat ini, pola outsourcing lebih diminati karena sangat fleksibel. Bahkan ada perusahaan yang rela memberhentikan pekerjanya dengan membayar pesangon kemudian menggantikannya dengan pekerja baru melalui agen penyedia tenaga kerja outsourcing.

Ironisnya, pola outsourcing bukan saja diterapkan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang lebih berorientasi kepada keuntungan semata, tetapi juga diadopsi oleh pemerintah melalui perusahaan BUMN.

Hebatnya, perusahaan asing yang sudah berhasil meraup keuntungan dan kenikmatan dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia akan mendapatkan bonus tambahan dengan murahnya harga sumber daya manusia yang disediakan pasar tenaga kerja melalui fasilitas pemerintah dengan pola outsourcing ini.

Para pekerja/buruh dengan status kontrak dan outsourcing pada umumnya menerima upah pada basis upah minimum, dan akan mengalami kenaikan kalau upah minimum naik. Tidak ada tawar-menawar upah di sini, karena pemberi kerja mereka adalah agen pemasok tenaga kerja, bukan manajemen perusahaan tempat mereka bekerja. Apabila mereka menuntut upah yang lebih tinggi maka respons terbaik yang dapat mereka terima adalah permohonan maaf dan silakan cari pekerjaan di tempat lain.

Upah minimum ditetapkan pemerintah (dalam hal ini gubernur) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan yang dibentuk di tingkat provinsi dan masing-masing kota/kabupaten. Dalam menyusun rekomendasi, Dewan Pengupahan terlebih dulu melakukan survei tentang harga barang kebutuhan pokok sebanyak 46 komponen yang dikonsumsi oleh seorang pekerja lajang. Hasil survei kemudian diolah oleh BPS dan selanjutnya ditentukan besar kebutuhan hidup seorang pekerja lajang dalam sebulan.

Setelah besar kebutuhan hidup tersebut diketahui, tidak lantas upah minimum segera dapat ditetapkan. Dewan Pengupahan masih harus mempertimbangkan faktor lain, yaitu produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha marginal dan kondisi pasar kerja. Faktor-faktor penentu upah minimum tersebut diatur dalam Permenakertrans No. Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang dipakai oleh Dewan Pengupahan sebagai pedoman dalam menetapkan rekomendasi kepada gubernur.

Sekalipun belum ada rumusan teori yang secara kuantitatif dapat menjelaskan hubungan upah minimum dengan faktor produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha marginal dan kondisi pasar kerja, namun dalam praktik faktor-faktor tersebut menjadi penghambat penetapan upah minimum setara hasil survei kebutuhan hidup minimum.

Mengambil contoh besar UMP DKI Jakarta 2008 sebesar Rp 972.604, hanya 92 persen dari besar kebutuhan hidup minimum seorang pekerja lajang sebesar Rp 1.055.275 yang ditetapkan berdasarkan hasil survei pada Juli, Agustus dan September 2007. Ditinjau dari proporsinya, sebesar 29,61 persen merupakan kebutuhan makanan dan minuman, sebesar 7,66 persen kebutuhan sandang, 45,54 persen kebutuhan (kelompok) perumahan, kemudian 1,09 persen kebutuhan pendidikan, 11,37 persen kebutuhan jasa transportasi, 2,65 persen kebutuhan kesehatan dan 2,08 persen kebutuhan rekreasi.

Biaya Transportasi

Dari 46 komponen kebutuhan hidup seorang pekerja lajang, nilai kebutuhan transportasi tidak ditentukan melalui hasil survei, tetapi hanya mengutip tarif angkutan umum (tarif pemerintah) satu kali jalan dikali dua (pulang pergi) dengan frekuensi 30 hari dalam sebulan. Nilai ini tentu jauh dari biaya riil yang dikeluarkan oleh seorang pekerja lajang dalam sebulan. Untuk menuju tempat kerja, pekerja pada umumnya harus menumpang angkutan umum dengan berpindah kendaraan. Apalagi sebagian dari pekerja harus menumpang ojek yang tarifnya jauh lebih mahal.

Semakin jelas kita pahami bahwa UMP DKI Jakarta tahun 2008 sebesar Rp 972.604 sesungguhnya hanyalah memadai untuk hidup bagi seorang pekerja berstatus lajang, di mana kebutuhan hidupnya berdasarkan survei kebutuhan hidup pada Juli-September 2007 sebesar Rp 1.055.275.

Bagaimana pekerja dapat bertahan hidup dengan kondisi ini? Dari berbagai penelitian yang dilakukan terhadap kehidupan pekerja, disimpulkan bahwa kalangan pekerja menyiasati hidup dengan mengurangi kualitas barang dan jasa yang dikonsumsi sehari-hari, seperti, memilih tinggal di daerah kumuh dan padat penduduk, beberapa rumah tangga pekerja tinggal dalam satu rumah kontrakan, hidup berpisah sementara dengan istri/suami dan anak-anak yang ditinggal di kampung halaman, meminjam uang di koperasi atau menggunakan kartu kredit (karena akses perbankan semakin mudah). Tidak heran apabila dari kelompok pekerja banyak yang gagal membayar kartu kredit, sehingga nama mereka tercantum dalam daftar hitam di Bank Indonesia, berurusan dengan debt collector atau aset mereka berupa sepeda motor yang mereka peroleh secara kredit, ditarik oleh dealer. Singkatnya, sesungguhnya setiap bulan mereka defisit keuangan.

Kembali ke masalah BBM di atas, kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dan jasa pasca 24 Mei 2008 semakin menyulitkan kondisi pekerja. Apalagi dengan naiknya tarif angkutan umum mulai Juni yang mencapai 40 persen akan semakin melemahkan daya beli mereka. Menurut ukuran pemerintah, pekerja tidak termasuk kategori miskin, sehingga bukan merupakan rumah tangga sasaran yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai.

Lalu, apa yang bisa diperbuat pemerintah bagi kelompok pekerja yang upahnya hanya sebatas upah minimum? Ada satu jalan terbuka bagi pemerintah, yaitu merevisi Upah Minimum 2008. Hal ini pernah dilakukan pada 2001, yaitu pada April 2001 ketika pemerintah menetapkan upah minimum baru sebagai pengganti Upah Minimum 2001 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2001. Revisi tersebut merupakan respons atas kenaikan harga-harga pascakenaikan harga BBM.

Read More......

bumiku

Hari ini, 38 tahun lalu, senator dari negara bagian Wisconsin, Gaylord Nelson, bersama jutaan orang dari semua negara bagian Amerika Serikat melakukan demo untuk usaha pelestarian udara, air bersih, dan alam.

Tidak kurang dari 1.500 perguruan tinggi dan 10.000 sekolah ikut ambil bagian dalam aksi yang hingga kini diperingati sebagai Hari Bumi.

Delapan tahun sebelumnya, tahun 1962, dari Springdale, Pennsylvania, Rachel Carson menyentakkan warga dunia dengan menerbitkan Silent Spring. Dan selanjutnya, hingga hari ini warga dunia terus berceloteh untuk menyelamatkan Bumi.

Perjalanan dimulai tahun 1962, saat Carson mengisahkan bagaimana alam pada musim semi yang semula cerah ceria penuh suara burung berkicau dan warna-warna bunga yang sedang mekar tiba-tiba sunyi karena semua itu hilang seketika. Kesadaran baru yang dibawa Silent Spring membuka mata tidak hanya bagi warga Amerika Serikat, tetapi juga warga dunia, yang ditandai usulan Swedia untuk menyelenggarakan konferensi tingkat dunia. Usulan itu disetujui dan akhirnya diselenggarakan konferensi tingkat tinggi di Stockholm tahun 1972.

Penyelamatan lingkungan

Sejak konferensi itu, badan-badan dunia baru dibentuk untuk tujuan penyelamatan lingkungan, salah satunya adalah Komisi Brundtland. Salah satu hasilnya adalah laporan berjudul Our Common Future. Dalam laporan itu, istilah pembangunan berkelanjutan diperkenalkan dan didefinisikan. Selain laporan itu, Komisi Brundtland mengusulkan untuk melaksanakan konferensi tingkat dunia untuk membicarakan berbagai lingkungan global, yang kemudian diselenggarakan di Rio de Janeiro, 1992.

Konferensi di Rio adalah rangkaian kompromi yang sulit, begitu menurut Boutros Boutros Ghali, Sekretaris Jenderal PBB saat itu. Pertemuan itu menghasilkan berbagai kesepakatan, salah satunya adalah Forestry Principles (prinsip-prinsip tentang hutan). Forestry Principles adalah kesepakatan khusus terkait kehutanan, yang menunjukkan bahwa hutan memiliki posisi penting bagi masa depan umat manusia.

Perjalanan penting selanjutnya terjadi akhir 2007 di Bali. Pertemuan selama dua minggu itu, menurut banyak pihak, adalah pertemuan untuk melunakkan hati Amerika Serikat. Hasil terbesar dari Bali adalah Bali Road Map. Selain itu, yang kini sedang menjadi isu hangat adalah Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), sebuah mekanisme pembiayaan dari negara industri untuk negara pemilik hutan. REDD merupakan salah satu bentuk perdagangan karbon.

Meski demikian, jika merujuk pada berbagai kesepakatan sebelumnya, Bali Road Map dan REDD menurut beberapa pihak adalah sebuah kemunduran. Pendapat lain menyatakan, mekanisme REDD lebih baik dari Clean Development Mechanism (CDM), setidaknya untuk Indonesia. Namun, apakah hal itu juga lebih baik dalam konteks penyelamatan Bumi?

Pro-kontra REDD

REDD sebenarnya bukan hal baru yang tiba-tiba muncul di Bali. Beberapa tahun sebelumnya di Montreal, pada saat COP 11, salah satu keputusannya adalah tentang perlunya pembahasan insentif bagi Reduced Emission from Deforestation in Developing Country (atau disingkat RED), degradasi hutan belum dimasukkan. RED merupakan inisiatif Papua Niugini dan Kosta Rika yang mengusulkan perlu adanya insentif bagi negara yang melakukan konservasi, dan Brasil mengusulkan perlunya kompensasi bagi negara yang mampu mencegah deforestasi. Di Bali, Indonesia mengharapkan RED menjadi REDD, di mana degradasi hutan juga dimasukkan.

Sejak ide itu keluar, pro dan kontra terus mewarnai media massa, bahkan hingga mekanisme REDD sedang akan diujicobakan, perdebatan terus terjadi. Di kampus Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, REDD memicu perseteruan antaralumni dan beberapa dosen.

Pemerintah mengatakan, REDD memberi kesempatan kepada negara untuk mendapatkan keuntungan finansial dari potensi hutan tanpa menebang hutan. Lembaga konservasi internasional menyambut peluang itu sebagai tambahan dana untuk kegiatan konservasi di tiap-tiap wilayah kerja mereka. Beberapa pihak lain melihat ini sebagai sebuah bentuk baru penguasaan pemilik kapital untuk menguasai dan mengawasi hutan di negara berkembang.

Mekanisme REDD yang ditawarkan Indonesia dalam persidangan konferensi PBB mengenai perubahan iklim di Bali berpotensi membangkrutkan bangsa jika diterapkan di tengah lemahnya penegakan hukum dan kejahatan lingkungan (Kompas, 4/12/2007).

Beberapa pihak yang pesimistis dengan mekanisme REDD menyatakan kekhawatirannya, REDD hanya akan memberikan manfaat kepada lembaga keuangan yang mengelola dana itu dan pihak ketiga, yang dalam hal ini bisa lembaga konservasi, konsultan, atau lembaga penelitian. Sementara masyarakat sekitar hutan belum tentu mendapatkan manfaat langsung.

Selain itu, kita harus berhati-hati agar jangan sampai mekanisme REDD menjadi beban utang baru, seperti kekhawatiran yang disampaikan Emmy Hafid, Direktur Eksekutif Green Peace Asia Tenggara. ”Hati-hati dengan REDD karena jika kita ternyata mampu melestarikan hutan sebagai penangkap karbon, uang yang sudah didapat akan langsung dikonversi menjadi utang.”

Gagasan untuk mencegah kerusakan hutan atau deforestasi dengan memberi kredit bagi pihak-pihak yang bisa melestarikan hutan dikhawatirkan menjadi semacam ijon bagi pelestari hutan (Kompas, 14/12/2007).

Pembaruan komitmen

Mengingat perjalanan yang begitu panjang, dan agar semua itu tidak hanya menjadi celoteh belaka, perayaan hari ini seharusnya bukan hanya melestarikan tradisi, tetapi pembaruan komitmen. Seperti pernah diucapkan Presiden Palau Tommy E Remengesau, ”…Jika ingin merespons perubahan iklim, gaya hidup harus berubah.”

Siapkah kita untuk mengubah gaya hidup. Siapkah kita untuk memaknai a call for climate dalam kehidupan sehari-hari? Siapkah kita untuk mengurangi pemakaian tisu? Siapkah kita untuk mengurangi pemakaian AC? Siapkah kita mematikan lampu ketika penerangan tak diperlukan? Siapkah kita mematikan televisi saat tak seorang pun menonton? Siapkah kita untuk lebih mengonsumsi buah lokal daripada buah impor? Siapkah kita untuk semua itu?

Jika kita belum siap, benar adanya bahwa sejak beberapa tahun lalu kita hanya berceloteh untuk menyelamatkan Bumi.

Read More......

pendidikan gratis

Begitu mendengar kata gratis, rasa senang langsung menjalar, mata mengerjap berbinar sambil dibarengi sedikit keraguan. Benar gratis? Kata gratis banyak digunakan untuk memikat konsumen dalam iklan barang konsumsi dengan maksud pada kesempatan lain mereka akan teringat pada produk itu dan membelinya lagi.

Wacana sekolah gratis telah membola salju. Di beberapa daerah, seperti Pemerintah Kota Makassar mulai tahun ajaran 2007/2008 telah menggratiskan biaya sekolah SD dan SMP di semua sekolah di pulau-pulau di Makassar (Kompas, 28/3/2007). Bagaimana sekolah gratis diselenggarakan? Bagaimana proses pembelajarannya? Materi apa yang dipelajari? Bagaimana peserta didiknya belajar? Bagaimana kesejahteraan gurunya? Bagaimana hasil ujian nasionalnya? Hal-hal ini kurang diberitakan.

Entah sejak kapan mentalitas ”gratisan” ada dan mendarah daging dalam masyarakat kita. Naik kereta api tanpa membeli karcis, bondo nekad (bonek) menjadi ikon gratisan; mau baca koran tetapi tak mau membeli/langganan. Pemerintah, lembaga, dan orang yang memberi sesuatu dengan gratis merasa sebagai pihak lebih mampu, lebih kaya. Klop. Pemerintah senang membuat program penggratisan: sekolah gratis, kompor gratis, obat gratis.

Sekolah menjadi bermutu karena ditopang oleh peserta didik yang punya semangat belajar. Mereka mau belajar kalau ada tantangan, salah satunya tantangan biaya. ”Saya harus berhasil karena orangtua saya telah membayar mahal.” Sebaliknya, jika tanpa membayar sepeser pun, mereka bisa seenaknya, bahkan ”mundur tanpa berita” (muntaber)—”toh tidak rugi”. Bagaimana mau menjadi pejuang tangguh kalau tak membiasakan diri belajar secara cerdas?

Guru adalah ujung tombak dunia pendidikan. Mereka salah satu yang memungkinkan talenta anak berkembang atau malah mati sebelum berkembang. Guru sekolah gratisan mengalami keterbatasan mengembangkan diri dan akhirnya akan kesulitan memotivasi peserta didik sebab harus berpikir soal ”bertahan hidup”. Lebih celaka lagi jika guru berpikiran: pelayanan pada peserta didik sebesar honor saja. Jika demikian situasinya, maka ”jauh panggang dari api” untuk menaikkan mutu pendidikan.

Sekolah, terutama sekolah swasta kecil, akan kesulitan menutup biaya operasional sekolah, apalagi menyejahterakan gurunya. Pos pembiayaan seperti listrik, air, perawatan gedung, komputer, alat tulis kantor, transpor, uang makan, dan biaya lain harus dibayar. Mencari donor pun semakin sulit. Sekolah masih bertahan hanya berlandaskan semangat pengabdian pengelolanya. Tanpa iuran dari peserta didik, bagaimana akan menutup pembiayaan itu.

Seorang rekan berseloroh, ”Kencing saja bayar Rp 1.000, sekolah kok gratis!” Masyarakat kita dengan senang hati membeli rokok Rp 7.500 per hari, membeli VCD bajakan Rp 5.000 per minggu, namun protes keras saat ditarik biaya Rp 300.000 untuk membeli buku pelajaran yang dipakai selama setahun pendidikan anaknya.

Masyarakat harus cerdas mencermati wacana sekolah gratis, menyikapi kampanye calon kepala daerah yang menjanjikan sekolah gratis. Banyak janji menggratiskan pendidikan di sana-sini. Jika dicermati, dalam janji-janji kampanye tetap ada syarat dan ketentuan, yaitu pendidikan murah, iuran sekolah, bantuan buku, dan warga kurang mampu. Tak semua gratis.

Masyarakat harus cerdas menghadapi fakta, anggaran Depdiknas dipangkas Rp 4,918 triliun untuk penghematan. Langkah ini mengganggu pemberantasan buta huruf, bantuan operasional sekolah, dan tunjangan guru. Masihkah pemerintah bicara sekolah gratis?

Program beasiswa lebih baik daripada sekolah gratis. Etos belajar siswa tinggi karena jika tak bisa mempertahankan prestasi, beasiswa dicabut. Perlu diperluas cakupan penerimanya.

Kita sering saksikan, seorang sukses dengan air mata bahagia menceritakan perjuangan orangtuanya membiayai pendidikannya. Orangtuanya bangga berhasil membiayai pendidikan anaknya hingga jadi ”orang”. Kebanggaan ini pantas ditonjolkan.

Tidak semua orang harus menjalani sekolah formal. Mereka perlu diarahkan memilih atau disalurkan ke pendidikan nonformal yang kontekstual. Pemerintah tinggal mendiversifikasi berbagai kursus.

Seyogianya mental gratisan dikikis habis. Kerja keras, rendah hati, toleran, mampu beradaptasi, dan takwa, itulah yang harus ditumbuhkan agar generasi muda ini mampu bersaing di dunia internasional, mampu ambil bagian dalam percaturan dunia, bukan hanya menjadi bangsa pengagum, bangsa yang rakus mengonsumsi produk.

Paling susah adalah pemerintah menciptakan kondisi agar setiap orangtua mendapat penghasilan yang cukup sehingga mampu membiayai pendidikan anak-anaknya....

Read More......

krisis pangan

Badan Pangan Dunia (FAO) menandaskan, krisis pangan dunia kali ini akan menjadi krisis global terbesar abad ke-21. Krisis pangan akan menimpa 37 negara di dunia, termasuk Indonesia. Akibat stok yang terbatas harga berbagai komoditas pangan tahun ini akan menembus level yang mengkhawatirkan. Harga jagung akan mencapai rekor tertinggi dalam 11 tahun terakhir, kedelai dalam 35 tahun terakhir, dan gandum sepanjang sejarah.

Stok beras dunia akan mencapai titik terendah yang mendorong harga mencapai level tertinggi selama 20 tahun terakhir, sedangkan stok gandum mencapai titik terendah selama 50 tahun terakhir. Harga seluruh pangan meningkat pada angka fantastis 75 persen dibandingkan 2000. Bahkan harga beberapa komoditas meningkat lebih dari 200 persen.

Menurut perhitungan PBB, sampai awal 2008 secara global kenaikan harga makanan mencapai 35 persen. Harga benih jagung naik 36 persen, dan harga benih gandum naik 72 persen. Sementara itu, harga pupuk juga melonjak sampai 59 persen dan harga pakan naik 62 persen. Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh masyarakat di negara-negara berkembang, dengan 50-60 persen pendapatan mereka habis untuk membeli kebutuhan makanan, sedangkan di negara-negara maju, hanya 10-20 persen.

PBB menyatakan bahwa perdamaian dunia terancam bahkan bisa mengakibatkan Perang Dunia III (PD III) akibat kecenderungan kenaikan harga-harga bahan makanan yang sudah terjadi di banyak negara. Menurut Direktur Jenderal FAO Jacques Diout, gejala itu sudah terlihat dengan jatuhnya korban dalam aksi massa yang memprotes kenaikan harga makanan.

Protes dan kerusuhan akibat harga pangan yang tinggi, yang dimulai pada akhir 2007, telah terjadi di banyak sudut dunia. Pada Oktober 2007, terjadi demonstrasi besar di Bengali Barat, India, disusul di Senegal, Mauritania, Meksiko, dan Yaman. Di Kamerun pada Januari 2008, terjadi kerusuhan besar yang memakan korban meninggal 20 orang. Kemudian pada bulan yang sama di Burkina Faso, Afrika Barat. Di Indonesia, Malaysia, Filipina, Inggris, dan Skotlandia demonstrasi akibat krisis pangan juga terjadi meskipun tidak semasif sebagaimana yang berlangsung di Afrika.

Di Haiti, misalnya, lima orang tewas dalam aksi unjuk rasa memprotes kenaikan harga makanan dan bahan bakar yang berujung dengan bentrokan. Korban serupa bisa terjadi di negara-negara yang saat ini sudah menunjukkan fenomena makin melangitnya harga-harga kebutuhan masyarakat, terutama bahan makanan dan bahan bakar dalam beberapa bulan terakhir, antara lain di Mesir, Kamerun, Pantai Gading, Mauritania, Ethiopia, Madagaskar, Filipina, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. FAO menyerukan agar para pemimpin dunia hadir dalam pertemuan tingkat tinggi keamanan pangan dunia yang akan digelar di Roma pada 3-5 Juni mendatang.

Pangan dan Peradaban

Sebuah peradaban bisa hancur jika tidak ada pangan. Ungkapan ini tak berlebihan. Karena pangan merupakan komoditas strategis. Selain merupakan salah satu kebutuhan dasar umat manusia, pangan mempunyai nilai ekonomi dan politis tinggi. Pangan menempati prioritas yang tinggi dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Jauh sebelum informasi dan teknologi menjadi pembuka kunci dunia, pangan sudah menjadi alat untuk menguasai dunia. Karena itu, sangat rasional ketika negara-negara maju dan besar di dunia, saat ini, ternyata juga produsen utama dan penentu pasar pangan dunia.

Masalah pangan dan pertanian seharusnya tidak diletakkan pada pasar global, tetapi pada kemampuan rakyat suatu negara. Di Indonesia, sejarah telah membuktikan bahwa unsur yang mampu menjamin keberlangsungan pangan dan pertanian adalah kearifan lokal dan keanekaragaman hayati.

Dengan demikian, urusan pangan menekankan kepada keputusan pemerintah nasional (lokal), bukan kepada badan perdagangan internasional, seperti WTO, yang selama ini lebih banyak menciptakan "jeratan" ketimbang solusi dalam persoalan pangan. Sebagai salah satu jawaban atas jeratan pangan global, pemahaman serius terhadap pola pikir kedaulatan pangan memang menjadi sangat strategis dan urgen. Terlebih-lebih bila terekam adanya sebuah suasana bahwa sekarang ini pangan diperjualbelikan demi menumpuk keuntungan sebesar-besarnya. Pangan sudah tidak dipandang sebagai bagian dari kebutuhan untuk mengganjal perut dari kondisi belaka. Pangan sudah tidak dipersepsikan sebagai komoditas kemanusiaan, yaitu sekiranya ada warga dunia yang tertimpa bencana, maka sebagai negara yang dinilai surplus pangan kita pun rela untuk menyumbangkan sebagian kelebihan pangan tersebut.

Prinsip akses pasar bebas WTO telah menempatkan pasar domestik di bawah kendali perusahaan- perusahaan raksasa agrobisnis yang tidak peduli apakah petani di suatu negara bangkrut atau tidak, karena semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Saat konsep kedaulatan pangan digulirkan, hal itu dimaksudkan untuk melawan WTO yang dikenal dengan "Paket Juli"-nya. Dengan paket itu, organisasi perdagangan dunia ingin agar pasar dalam negeri bebas dimasuki siapa pun, bebas menjual di mana pun, dan harus dijamin oleh aturan global.

Kedaulatan pangan mengacu kepada aspek pengambilan keputusan secara berdaulat di tingkat nasional (lokal) dalam soal ketahanan pangan. Kedaulatan pangan juga hak rakyat untuk menentukan kebijakan dan strategi sendiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan berkelanjutan, yang menjamin hak atas pangan bagi seluruh penduduk bumi berdasarkan produksi berskala kecil dan menengah, menghargai kebudayaan lokal dan keberagaman kaum tani nelayan.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa timbulnya kelaparan, kemiskinan, dan kurang gizi adalah buah lemahnya pemahaman para pembuat kebijakan terhadap hak atas pangan. Kecenderungan pemerintah memaknai problema ketahanan pangan adalah menggunakan pendekatan food security dan bukan food sovereignty. Padahal, kebijakan pangan dengan pendekatan food security hanya menguntungkan sejumlah kecil pedagang, tetapi di sisi lain semakin menghancurkan pendekatan food sovereignty.

Aksesibilitas ekonomis (daya beli) masyarakat ditengarai menjadi sumber lain bencana kelaparan, busung lapar, dan kurang gizi, di samping ketidakpedulian pemerintah lokal terhadap kesejahteraan rakyatnya. Artinya, sudah seharusnya kebijakan pemenuhan hak atas pangan diletakkan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan, yang mensyaratkan adanya langkah nyata dengan dukungan politik anggaran untuk melakukan pemberdayaan ekonomi. Bila ini dilakukan, dengan sendirinya daya beli masyarakat meningkat sehingga aksesibilitas ekonomis mereka pun meningkat.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, konstitusi yang sudah diamendemen itu sebenarnya menjamin hak setiap orang mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Negara harus menjamin pemenuhan semua kebutuhan dasar itu. Sedangkan, pemerintah menerjemahkan hal itu sebagai kebebasan bagi rakyat untuk menanam jenis tanaman pangan tertentu sesuai kearifan lokal masing-masing daerah serta memberikan akses ekonomis kepada rakyatnya.

Kedaulatan pangan bukan berarti rakyat dari Sabang sampai Merauke menanam satu jenis tanaman pangan sebagaimana yang pernah terjadi pada pemerintahan Soeharto, dengan program swasembada pangan pada 1984. Namun, beri kebebasan rakyat untuk menanam tanaman pangannya masing-masing.

Kompleksitas masalah yang dihadapi dalam masalah pangan ini mengisyaratkan tidak ada single policy yang dapat mengatasi semua persoalan sekaligus. Hal ini dapat dipahami karena bicara pangan menyangkut banyak aspek dan stakeholders yang seringkali berbeda kepentingan. Dalam situasi ini peran pemerintah adalah satu keharusan, meski kecenderungan situasi global menghendaki dilepasnya kendali pada pasar, namun realitas kebijakan di berbagai negara justru sebaliknya.

Sebagaimana isi UU Ketahanan Pangan, persoalan pangan melingkupi banyak hal, mulai dari keharusan menyediakannya secara terjangkau hingga menjadi hak warga untuk mendapatkannya. Di tengah ancaman harga tinggi, pemerintah harus melakukan langkah-langkah penyelamatan yang cerdas.

Read More......

Indonesia dalam cerita

Ambisi besar untuk meraup devisa dari sektor perkebunan sawit ini sayangnya tidak didukung oleh kemampuan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (RTRWK). Produk RTRWP dan RTRWK yang ada justru mempercepat alih fungsi hutan di banyak wilayah di Tanah Air.

Evaluasi Greenomics Indonesia periode tahun 2003- 2007 terhadap proses penyusunan RTRWP dan RTRWK di Pulau Sumatera dan Kalimantan memperlihatkan, produk itu secara teknis tidak sahih dan di bawah standar.

Rendahnya kualitas RTRWP dan RTRWK ini menyebabkan kasus tumpang-tindih perizinan di lapangan, konflik status dan fungsi kawasan hutan dan pengaplingan areal hutan lindung untuk perizinan perkebunan, budidaya pertanian lainnya, juga kegiatan eksplorasi lain.

”Pengalihfungsian hutan untuk perkebunan sawit dilakukan serampangan, seperti tak ada hukum,” ujar Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi. ”Semua itu membuat pembangunan tak sesuai dengan daya dukung lingkungan.”

Kelemahan RTRWP dan RTRWK itu juga berdampak pada penatagunaan lahan. ”Kalau di dalam areal yang 10.000 hektar itu ternyata hutan sekaligus kebun, bagaimana?” tanya Bayu Krisnamurti, Deputi Bidang Kelautan dan Pertanian Departemen Keuangan.

Masalah lain adalah hukum positif di Indonesia yang memberi hak penguasaan cukup leluasa terhadap individu, tetapi tidak memberi perlindungan memadai bagi penguasaan komunal. ”Sertifikasi bukan jawaban karena kalau liquid malah bisa dijual. Niat melindungi hak komunal tidak tercapai,” ujarnya.

Konflik kepemilikan

Konflik antara masyarakat dan pengusaha terkait penggunaan lahan tak bisa dihindari di Wahau. ”Seharusnya kebijakan pemerintah lebih berpihak pada perkebunan sawit rakyat,” sambung Simon David, koordinator aksi pendudukan perkebunan sawit milik kelompok Sinar Mas di wilayah itu selama sembilan hari delapan malam, bulan Januari lalu.

Ia termasuk kelompok yang menuntut perkebunan sawit swadaya, bukan kebun plasma. Bagi dia, pola seperti itu lebih menguntungkan pengusaha.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Akhmadi Baharuddin, inti pengembangan pola plasma yang diatur dalam dua peraturan Menteri Pertanian tahun 2006 dan 2007 adalah kemitraan antara rakyat dan perusahaan.

Perusahaan ikut membangun dan mengelola kebun rakyat selama satu siklus, yakni 25-30 tahun, sehingga produktivitas kebun tinggi. ”Awalnya pembangunan itu ditanggung oleh pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan Daerah. Tetapi begitu sudah dibangunkan, rakyat menelantarkan kebun karena minimnya pengetahuan dan modal untuk perawatan lebih lanjut,” ujarnya.

Pandangan itu berbeda dengan warga. ”Tanah kami dipakai, sementara kalau ikut plasma kami harus utang bank,” ujarnya. Selain itu, ”Kalau ikut plasma hasilnya cuma Rp 750.000 per hektar setelah dipotong angsuran bank. Kalau kebun swadaya bisa antara Rp 1,5 juta sampai Rp 2,5 juta bersih,” ujar Simon.

Namun, angka itu tak bisa diandaikan. Bayu Krisnamurti mengingatkan, perkebunan sawit selalu bergantung pada pabrik, juga sebaliknya. ”Tandan buah sawit yang sudah dipetik hanya tahan 48 jam, kalau tidak diolah akan busuk,” ujarnya.

Sementara, pabrik pengolah CPO kecil hanya dimungkinkan kalau didukung oleh paling sedikit 10.000 hektar kebun sawit. ”Kalau tiap petani lima hektar kebun, harus ada 2.000 petani sawit. Menghimpunnya tidak mudah. Karena itu harus dicari solusi kelembagaannya,” ujar- nya. Namun, Bayu mendukung kekuatan tawar yang seimbang antara petani dan pengusaha, dan ini pun harus terus dicari polanya.

Saling silang

Setelah aksi itu, Simon David dan kawan-kawan menerima Rp 1,5 miliar dari perusahaan. ”Itu subsidi untuk meringankan kredit pembangunan kebun plasma kelapa sawit,” ujar Fitriyadi, Kepala Departemen Perizinan Regional Kalimantan Timur Sinar Mas Group.

Berdasarkan kajian tahun 2007, dibutuhkan biaya Rp 26 juta untuk membangun satu hektar kebun kelapa sawit. Pihak perusahaan menanggung biaya land clearing Rp 1,5 juta per hektar. Bantuan bibit Rp 1,5 juta. Sisanya yang Rp 23 juta adalah utang yang ditanggung petani dari pinjaman bank yang ditunjuk. Kenyataannya, warga inginnya uang subsidi itu dibagi-bagi tunai sehingga tujuan meringankan beban kredit untuk program revitalisasi perkebunan tak tercapai.

Simon David menolak alasan itu. Menurut dia, dana Rp 1,5 miliar itu adalah denda adat dari masyarakat dan koperasi karena perusahaan telah menyerobot lahan yang telah turun-temurun dipakai untuk berladang.

Uang itu kemudian dibagi-bagikan kepada warga desa sebesar Rp 1 miliar. Besarnya bervariasi, Rp 500.000 sampai Rp 1,5 juta. Yang Rp 300 juta untuk kas koperasi dan Rp 200 juta untuk lembaga adat, pengelola sarana ibadah, pengurus desa dan tokoh desa yang membantu aksi pendudukan.

Menurut Simon, perusahaan menjalin kemitraan dengan warga melalui Koperasi Sawit Prima Jaya. Sejumlah kesepakatan, misalnya, 20 persen dari hasil panen perusahaan selama lima tahun berproduksi harus diberikan kepada warga dalam bentuk uang tunai.

Perusahaan juga bersedia memberi proyek pengerjaan perkebunan kepada koperasi. Untuk warga Desa Nehes Liah Bing, perusahaan menjanjikan akan membangun kebun plasma sebesar 964 hektar, tetapi hingga kini lokasi pembangunannya ditentukan tanpa persetujuan warga.

”Perusahaan sudah membangun 292 hektar, tetapi kami tidak menerimanya karena lokasinya di desa lain, jauh dari permukiman kami. Kami merasa tertipu,” ujarnya.

Read More......

Indonesia dalam cerita

Saat ini, kemiskinan harus dilihat sebagai masalah utama yang perlu diprioritaskan. Rencana pemerintah menurunkan kemiskinan menjadi sekitar separuh dari jumlahnya saat ini (16,6%) pada 2009 banyak diragukan.

Suara optimistis pun mensyaratkan perombakan birokrasi, pemberantasan korupsi, dan kerja keras semua pihak. Karena, sebenarnya, berkat industrialisasi, barang dan jasa bisa dihasilkan secara berlimpah di seantero bumi, termasuk di Indonesia. Kenyataannya, hampir separuh dari jumlah penduduk dunia atau sekitar 3,2 miliar jiwa orang miskin nyaris tidak bisa menikmatinya.

Di Indonesia, menggunakan ukuran di bawah USD2 per hari, jumlah mereka yang miskin dan rentan menjadi miskin mencapai angka fantastis: lebih dari 40% jumlah penduduk. Padahal, waktu yang dimiliki Indonesia untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan milenium (MDGs)—khususnya, mengurangi jumlah orang miskin menjadi separuh pada 2015 dibandingkan tahun 1990, yaitu sekitar 7,5% jumlah penduduk— semakin mendesak. Bagi Amartya Sen, seseorang disebut miskin karena tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhannya.

Akses yang menjadi hak setiap orang itu ditentukan oleh “nilai diri” (his original bundle of ownership) yang dimiliki seseorang. Bagi sebagian besar manusia, nilai diri yang dimiliki sebatas tenaga kerja. Karena itu, bagi Sen, kemiskinan dan kelaparan tidak bisa diatasi dengan sekadar memperbesar produksi. Orang miskin harus mempunyai pekerjaan yang memberinya penghasilan. Terdapat kesepakatan luas bahwa jika pemberantasan kemiskinan adalah motif utama kebijakan pembangunan, maka pengadaan dan peningkatan penghasilan orang miskin adalah tujuan terpenting semua kegiatan.

Namun, terdapat dua paradigma yang berseberangan tentang cara pencapaiannya. Pertama, asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi adalah resep terbaik pemberantasan kemiskinan karena akan menyerap tenaga kerja, meski selama ini kenyataan empiris sepenuhnya menunjukkan kenyataan berbeda dari asumsi tersebut. Hal yang menjadi penyebab, kuatnya kecenderungan cara berproduksi industrial yang padat modal dan hemat tenaga kerja. Meski demikian, percepatan globalisasi memberikan argumentasi baru kepada para pendukung pertumbuhan.

Asumsinya, persaingan global hanya memberikan hak hidup kepada cara berproduksi menggunakan teknologi mutakhir yang hemat biaya dan tenaga kerja serta padat modal.

Berseberangan dengan paradigma di atas, adalah keyakinan bahwa orang miskin harus dibantu memperoleh penghasilan. Asumsi dasarnya, usaha kecil adalah perekonomian rakyat yang sejati. Dukungan perlu diberikan pada penghapusan diskriminasi, reformasi regulasi, terciptanya ruang usaha, serta akses pada komponen produksi dan sumber daya. Ketika persamaan kesempatan dengan usaha menengah dan besar tersedia, diharapkan usaha kecil akan mampu menaikkan investasi, inovasi, pengembangan usaha, maupun penghasilan.

Namun, belum ditemukan bukti empiris yang meyakinkan bahwa harapan tersebut bisa menjadi kenyataan massal. Lagipula, berhasil tidaknya sebuah usaha lebih banyak ditentukan oleh pasar. Berangkat dari kenyataan yang relatif pesimistis ini, opsi apa yang harus dipilih dalam kebijakan pembangunan? Tampaknya, meski tidak ada resep instan dan dipastikan manjur, beberapa hal berikut ini harus menjadi pegangan dalam kebijakan memberantas kemiskinan.

Pertama manusia, kesejahteraannya dan pengamanan masa depannya harus selalu menjadi fokus utama kebijakan pembangunan; bukan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kemampuan bersaing, atau integrasi ke dalam pasar dunia. Sebagai bahan abstraksi, semua itu bisa saja merupakan gambaran tentang tingkat kesejahteraan sebuah bangsa. Namun, secara konkret, data tentang pendapatan per kapita, kegagalan pasar, bad governance, sering kali mengaburkan banyak detail serta melupakan hambatan (ceteris-paribus) yang merugikan orang dan negara miskin serta relasi asimetrik pasar global.

Kedua, lewat kebijakan dan re-gulasi, kesempatan yang sama harus diberikan dalam persaingan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar maupun antarusaha kecil itu sendiri. Ketiga, pemberantasan kemiskinan lewat pengadaan lapangan kerja, harus memerhatikan tingkat pengembangan industri dan integrasi sebuah negara dalam pasar dunia. Negara yang tingkat pertumbuhan industrinya belum terlalu maju sementara sektor informalnya masih mendominasi seperti halnya Indonesia, perlu mempertimbangkan strategi yang pas. Ambisi agar mampu bersaing dalam pasar global sebaiknya dibarengi upaya mendukung usaha kecil sebagai basis industrialisasi.

Keempat, pemetaan masalah dan potensi sebuah negara serta akseptansi strategi pembangunan yang spesifik, hanya akan bisa diterima luas bila hal tersebut dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk orang miskin. Kelima, negara berkembang dengan potensi pasar luas seperti halnya Indonesia, tak jarang akan ditekan oleh lembaga multilateral (terutama WTO, IMF dan Bank Dunia) serta negara adidaya (khususnya Amerika Serikat) untuk membuka pasarnya dan menghilangkan subsidi.

Bila hal ini dituruti, paling tidak secara jangka pendek, berdampak pada anjloknya tingkat upah dan meningkatnya PHK yang berarti meningkatnya jumlah orang miskin. Seperti diungkapkan di atas, sebuah kebijakan pemberantasan kemiskinan yang berhasil sekali pun, dalam jangka waktu menengah dan panjang, bisa saja masuk ke dalam “perangkap globalisasi”.

Meski demikian, tiada ada alasan untuk menyerah sejak awal. Bahwa cara pandang, nilai, dan struktur dalam perekonomian selalu berubah, terlihat jelas dalam semakin pentingnya lingkungan sebagai faktor perekonomian. Tuntutan negara-negara berkembang berpenduduk besar—seperti China, India, dan Brasil yang seharusnya juga dilakukan Indonesia—atas cadangan air, oksigen dan energi yang semakin terbatas, akan mendorong perubahan drastis dalam pola konsumen di negara-negara maju.

Hal ini membuat cara berproduksi padat modal (capital intensive) yang tergantung pada sumber energi eksternal dan tak terbarui (unrenewal energy) menjadi semakin mahal, sehingga tenaga kerja sebagai faktor produksi (kembali) menjadi penting.

Jalan menuju pengadaan lapangan kerja dan penghasilan, hemat sumber daya alam, dan bentuk-bentuk perekonomian yang ramah lingkungan akan lebih mudah dijalani bila orang miskin berkesempatan memperoleh pendidikan dan standar hidup yang lebih tinggi. Dengan demikian, mereka lebih mampu menyuarakan kepentingan sendiri dan terlibat dalam posisi yang setara dengan lainnya dalam wacana pembentukan struktur ekonomi nasional dan internasional yang adil.

Read More......

Indonesia dalam cerita

Sejak beberapa tahun terakhir terjadi kekurangan daya listrik di beberapa daerah. Walaupun Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah ada program untuk mengatasi, namun belum dapat dipastikan apakah krisis tersebut akan segera berakhir.

Terjadinya kekurangan daya listrik sejak beberapa tahun terakhir mungkin tak dapat dipisahkan dari beberapa peristiwa. Pertama, krisis moneter tahun 1998 yang mengakibatkan PLN mendadak mengalami "koma". Biaya produksi meningkat beberapa kali lipat (besarnya komponen valuta asing), sementara tarif listrik baru dinaikkan pada 2003.

Kedua, lahirnya UU 20/2002 tentang Ketenagalistrikan yang melepaskan posisi PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Sesuai semangat otonomi daerah, tanggung jawab mengatasi kekurangan daya dalam UU tersebut ada pada pemerintah daerah.

Ketiga, kenaikan harga BBM pada 2005 menyusul kebijakan dihapuskannya subsidi BBM untuk industri, memperberat beban PLN yang baru saja siuman dari "koma", karena masih banyak pembangkit yang mengandalkan BBM. Di sisi lain, membuat PLN pada posisi yang dilematis dalam mengatasi krisis. Sebab, yang paling mudah dan cepat dilakukan adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang digerakkan BBM, namun biayanya mahal.

Dalam usaha tenaga listrik, terjadinya krisis dapat disebabkan oleh tiga hal, ya- itu kurangnya kapasitas sarana pembangkit dan jaringan sehingga tidak mencukupi untuk operasi yang andal, gangguan atau kerusakan tak terduga pada sarana ketenagalistrikan seperti akibat bencana alam, serta terganggunya pasokan energi primer pada sebagian pembangkit.

Krisis penyediaan listrik di Sumut, Sumatera bagian Selatan, Kalbar, Kaltim, dan sebagian Sulawesi sejak beberapa waktu lalu, serta beberapa gangguan pasokan di Jawa-Bali akhir-akhir ini, semuanya berkaitan dengan kurangnya kapasitas sarana, yang ditandai dengan margin cadangan pembangkit yang sudah minim. Kurangnya kapasitas sarana tersebut terjadi karena tidak terlaksananya pembangunan tambahan sarana sesuai waktu dan kapasitas yang direncanakan.

Selama periode 2000 sampai 2005, penjualan tumbuh sekitar 6 persen sampai 7 persen per tahun. Sedangkan, tambahan sarana kelistrikan jauh di bawahnya, bahkan sampai 2003 praktis tidak ada tambahan sarana baru.

Cadangan Negatif

Di daerah yang padam bergilir, seperti di Sumut, kenyataan cadangan sudah negatif. Sementara itu, di daerah yang sesekali mengalami kekurangan daya, seperti di Jawa dan Bali akhir-akhir ini, cadangan sudah di bawah tingkat minimum, yaitu di bawah 25 persen.

Kondisi krisis kurangnya kapasitas ini sudah terindikasikan 3 sampai 4 tahun se- belum kurang daya terjadi. Begitu jadwal mulai pem- bangunan sarana pembangkit dan jaringan tidak terlaksana tepat sesuai rencana, ketika itu sudah dapat diperkirakan dampaknya pada kecukupan daya 3 sampai 4 tahun ke depan.

Ketika UU 20/2002 dibatalkan pada akhir 2004, PLN kembali menjadi PKUK. Namun, kondisi keuangan tidak memungkinkan, PLN langsung dapat memulai pem- bangunan. Keputusan pem- bangunan untuk mengatasi krisis dan mengurangi beban biaya BBM baru dapat dilakukan setelah pemerintah turun tangan dengan Perpres 71/2006 tentang pembangunan PLTU batu bara 10.000 megawatt (MW).

Hal yang mendasar untuk menghindari krisis adalah memastikan bahwa pembangunan sarana pembangkit yang mencukupi pada waktunya (n-4 sampai n-3). Kalau kita tidak mau mengalami krisis listrik pada tahun 2012, harus dipastikan bahwa pada 2008-2009 sudah dimulai pembangunan seluruh sarana yang diproyeksikan perlu beroperasi sesuai kebutuhan untuk melayani penjualan pada 2012. Untuk menjaga tidak terjadi krisis, maka jika beban tumbuh rata-rata 7 persen per tahun, sarana juga harus tumbuh minimum 7 persen per tahun.

Mencermati paparan tersebut, krisis moneter dan kenaikan harga BBM, sebenarnya bukanlah penyebab, tetapi faktor yang memperburuk krisis. Penyebab krisis yang sesungguhnya adalah ketidakmampuan melakukan investasi pengembangan sarana yang telah diproyeksikan. Ketidakmampuan tersebut terutama terkait dengan kesehatan keuangan PKUK. Hal itu terkait dengan industri ketenagalistrikan kita, diatur dengan mekanisme tarif yang ditetapkan pemerintah, dan PKUK diberi subsidi. Jadi kunci kesehatan keuangan ada pada regulasi tarif dan subsidi tersebut.

Menghindari Krisis Listrik

Statistik ekonomi dan energi dunia memperlihatkan bahwa perekonomian suatu negara berkaitan secara langsung dengan konsumsi energinya. Data tahun 2003 dari The Institute of Energy Economic of Japan menunjukkan, Amerika Serikat yang pendapatan (GDP) per kapita per tahunnya US$ 35.566, konsumsi energi listriknya 10.800 kWh (kilowatt jam) per kapita per tahun. Gabungan negara Uni Eropa yang GDP per kapitanya US$ 18.800 per tahun, konsumsi listriknya 5.725 kWh per kapita per tahun. Tiongkok dengan GDP per kapita US$ 1.067, konsumsi listriknya 1.140 kWh per kapita per tahun, sedangkan Malaysia yang GDP per kapitanya US$ 4.011 per tahun, konsumsi listriknya 2.959 kWh per kapita per tahun.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan pertumbuhan penyediaan tenaga listrik, atau dengan kata lain tenaga listrik merupakan suatu yang mutlak tersedia dengan cukup. Mungkin karena itu, umumnya negara industri sangat mengutamakan ketersediaan listrik dan me-netapkan bahwa security of supply sebagai kebijakan utama. Kelistrikan Singapura, misalnya, dengan beban puncak 4.500 MW, memiliki cadangan kapasitas sekitar 70 persen.

Berkaitan dengan pentingnya menjaga kecukupan listrik, seorang pembicara dalam suatu seminar tentang investasi yang berlangsung di Jakarta sekitar tahun 2000 mengatakan,"No electricity is more expensive than expensive electricity". (Kekurangan listrik lebih mahal daripada listrik yang mahal).

Untuk Indonesia yang rasio elektrifikasinya masih 60 persen dan perekonomiannya tumbuh sekitar 6 persen per tahun, tak dapat dielakkan bahwa permintaan tenaga listrik akan naik melebihi 6 persen. Beberapa tempat bahkan tercatat naik sekitar 10 sampai 11 persen per tahun.

Untuk menghindari krisis, harus dipastikan bahwa kapasitas sarana ketenagalistrikan minimum tumbuh pada tingkat yang sama, dan kalau sistem dalam kondisi krisis, diperlukan pertumbuhan yang lebih besar. Dengan demikian, margin cadangan kapasitas minimum 30 persen dapat dicapai.

Mengingat konsumsi listrik potensial tumbuh 7 persen per tahun, untuk menghindari krisis akibat keterlambatan investasi atau pembangunan sarana, idealnya cadangan dijaga sekitar 40-50 persen (10-20 persen di atas cadangan minimum). Agar dapat memastikan cadangan kapasitas secara berkesimnambungan, harus dapat dipastikan terjadinya pembangunan sesuai jadwal. Dan untuk membuat pembangunan ter-jadi sesuai jadwal, harus dapat dipastikan tersedianya dana investasi. Untuk dapat memastikan tersedianya pendanaan investasi diperlukan kesehatan keuangan PKUK sehingga layak dan mudah meminjam, serta dapat menyediakan dana pendamping, sehingga tidak 100 persen mengandalkan pinjaman.

Untuk beberapa tahun ke depan, idealnya terjadi tambahan kapasitas minimum 3.000 MW per tahun, dan ini memerlukan investasi rata-rata US$ 5 miliar per tahun. Jika listrik swasta dapat berpartisipasi 30 persen, PLN harus berinvestasi rata-rata US$ 4 miliar per tahun. Jika investasi yang dilakukan kurang dari jumlah tersebut, pertanda akan terjadi kekurangan kapasitas sarana sekitar 3-4 tahun ke depan.

Dari kebutuhan investasi US$ 4 miliar tersebut, supaya dapat dan layak meminjam, PLN minimum harus menyediakan 25 persen dana pendamping dari modal sendiri, atau sekitar US$ 1 miliar. Merujuk kondisi keuangan tahun 2006, dengan total biaya produksi sekitar US$ 10 miliar, untuk memastikan tersedianya investasi dan pembangunan yang berkesinambungan, perlu memberi margin laba (untuk modal pembangunan sarana) sekitar 10 persen (US$ 1 miliar). Jika marginnya tidak ada atau kurang, kepastian atau kecukupan pendanaan akan terganggu. Untuk menghindari krisis listrik (memastikan investasi), ke depan diperlukan regulasi yang secara lebih jelas mengatur besarnya margin tersebut.

Salah satu upaya untuk mencegah berulangnya krisis tenaga listrik di masa yang akan datang, dapat (perlu) dilakukan dengan menetapkan kebijakan dan langkah antara lain membuat konsensus bersama pemangku kepentingan (pemerintah dan DPR) bahwa untuk mengamankan perekonomian nasional dan mencapai pertumbuhan ekonomi, listrik harus selalu tersedia dengan cukup, dan menetapkan kebijakan utama security of supply.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah perlu menetapkan (memastikan) rencana pembangunan sarana pembangkit dan jaringan, mewajibkan PKUK (PLN) memenuhi jadwal pembangunan tersebut, serta mengawasi dan mengambil tindakan jika terjadi kelambatan jadwal.

Kepada PKUK diberikan revenue (tarif ditambah subsidi) dengan suatu margin laba yang memadai, sehingga PKUK memiliki kemampuan untuk melakukan investasi pengembangan sarana secara berkelanjutan. Margin laba tersebut idealnya memenuhi keperluan modal sendiri dan kelayakan untuk meminjam dari lembaga keuangan, ataupun mendapatkan dana dari pasar modal.

Untuk industri ketenagalistrikan yang tidak menerapkan mekanisme pasar, besarnya margin tersebut sebaiknya diatur dengan suatu peraturan pemerintah, sehingga mendukung kepastian investasi.

Dengan tarif yang ditetapkan pemerintah sesuai UU 15/1985 tentang Ketenagalistrikan, dan pemberian subsidi sesuai UU 19/2003 tentang BUMN, pemerintah selama ini telah menutupi kerugian dan memberikan margin kepada PLN. Namun, besarnya margin yang diberikan sepertinya belum memperhatikan kecukupan untuk mampu membangun sarana secara berkelanjutan agar terhindar dari kekurangan kapasitas sarana, dan belum ada pengaturannya.

Read More......

Indonesia dalam cerita

Inti demokrasi adalah partisipasi dan emansipasi. Dalam ”demokrasi ekonomi” berlaku tuntutan ”partisipasi ekonomi” dan ”emansipasi ekonomi”.

Pendekatan participatory development yang dikembangkan di Barat hanya separuh keutuhan. Saya sampaikan kepada tokohnya (Joseph Eaton, 1986), untuk negara-negara bekas jajahan, seperti Indonesia, diperlukan pendekatan partisipatori sekaligus emansipatori. Emansipasi jangan taken for granted, dianggap otomatis berlaku seperti di Barat. Kritik diterima.

Di Indonesia masih berlaku hubungan ekonomi ”tuan-hamba” atau ”majikan-kuli” yang tidak emansipatori. Partisipasi hanya berlaku dalam memikul beban. Contoh nyata adalah tanam paksa (cul- tuurstelsel) ciptaan Gubernur Jenderal Van den Bosch, yang berlaku di Hindia Belanda setelah berakhirnya Perang Diponegoro. Aneka tanaman ekspor ”dipaksakan” ditanam di seperlima hingga dua perlima tanah terbaik milik petani dan diberlakukan tahun 1830 sampai 1866 (untuk gula sampai 1890, kopi sampai 1916).

Dalam hubungan ekonomi ”tuan-hamba” ini, penjajah Belanda adalah tuan yang menyubordinasi rakyat terjajah sebagai hamba. Di situ tidak berlaku asas kebersamaan. Yang berlaku adalah partisipasi tanpa emansipasi. Partisipasi yang ada pun bersifat eksploitasi, penuh kekejaman.

Desain strategi budaya ekonomi

Sejak lama ahli-ahli pembangunan berupaya memajukan kelompok lemah yang senantiasa tertinggal dan tidak ”terbawa serta” (katut) dalam kemajuan pembangunan, seperti petani dan nelayan. Mereka memeras keringat, namun orang lain yang menikmati nilai tambah ekonomi.

Bermacam-macam pendekatan dan model pengembangan bagi si lemah disusun. Salah satunya adalah nucleus estates and smallholders (NES) sejak tahun 1960-an. Para petani tertinggal didorong agar tidak hanya memperoleh nilai tambah primer, tetapi juga mengolah hasil usahanya untuk meraih nilai tambah ekstra, masuk ke pengolahan, dan menjangkau jenjang proses produksi selanjutnya. Para petani singkong, misalnya, dapat mendirikan pabrik tapioka. Maka terbentuklah model NES, pabrik tapioka menjadi usaha inti (nucleus) yang dimiliki petani (koperasi) singkong sebagai plasma (smallholders).

Strategi budaya ekonomi perlu didesain agar plasma nelayan memiliki pabrik inti pengalengan ikan. Plasma petani kopra memiliki pabrik inti minyak goreng. Plasma peternak sutra memiliki pabrik inti pemintalan benang sutra, bahkan lebih lanjut. Demikian pula agar para pedagang pasar menjadi inti pemilik pasar, jadi pasar bukan dijadikan milik pengembang.

Dalam model NES, si lemah menjadi partisipan aktif pembangunan yang mandiri, lalu teremansipasi. Namun setelah NES berganti nama menjadi perkebunan inti rakyat (PIR), paham emansipasinya terhapus dan partisipasinya pun penuh ketergantungan.

Dalam model PIR, kredit diberikan kepada majikan sebagai pengusaha inti yang mendirikan dan memiliki pabrik pengolahan. Dari situ disusun plasma-plasma petani sebagai pemasok bahan mentah bagi inti. Maka, kukuhlah sang majikan inti. Ibarat cultuurstelsel, majikan menentukan harga, mutu produk, dan rendemen tanpa transparansi. Petani lemah, yang seharusnya dimandirikan, dibuat tergantung. Kebijakan kredit semacam ini adalah kelanjutan mentalitas zaman kolonial.

Dalam pendekatan berbasis pembangunan ekonomi rakyat, yang grass root dan bottom-up, para petani plasmalah yang seharusnya diberi kredit modal untuk mendirikan pabrik-pabrik pemrosesan agar pemilikan pabrik inti melekat sejak awal kepada para petani plasma. Investor luar bisa berpartisipasi, membantu manajemen, teknologi, pemasaran, bahkan bisa ikut dalam pemilikan. Ini berlaku pula bagi para pedagang pasar, yang seharusnya diutamakan untuk menerima kredit perbankan, agar terbawa maju menjadi pemilik pasar. Pengembang membantu membangun gedung pasar.

Pendekatan partisipatori yang emansipatori ini sekaligus mengejar pertumbuhan dan pemerataan. Suatu model pembangunan yang membentuk nilai tambah ekonomi dan nilai tambah sosial kultural (kemartabatan) bagi rakyat kecil menuju masyarakat merdeka serta mandiri.

Petani (koperasi) kopra dan sawit adalah saka guru industri minyak goreng. Petani (koperasi) tembakau dan cengkeh adalah saka guru industri rokok. Karena menyediakan kehidupan murah (low-cost economy) bagi buruh miskin, ekonomi rakyat menjadi saka guru perusahaan menengah dan besar. Secara ekonomi, mereka harus terbawa maju dan teremansipasi.

Asas kebersamaan yang memihak si lemah ini tidak menentang asas ”perlakuan sama” (equal treatment), pemihakan macam ini tidak diskriminatif.

Karena itu, diajukan konsepsi Triple-Co, yaitu co-ownership (pemilikan bersama), co-determination (ikut menentukan), dan co-responsibility (ikut bertanggung jawab) sebagai prinsip kebersamaan dalam membangun badan-badan usaha. Co-ownership bisa dilaksanakan melalui sistem equity loan bagi plasma rakyat. Beginilah demokrasi ekonomi Indonesia.

”Cultuurstelsel” baru

Kiranya mentalitas tersubordinasi tetap kukuh dipelihara meski beberapa PIR mulai mengoreksi diri.

Tukirin, petani gigih, menemukan bibit jagung unggul berkat kerja keras dan menyatunya local wisdom dalam dirinya. Tiba-tiba ia digugat mantan investor ”inti” dan dituduh memalsukan bibit. Pengadilan mengalahkan Tukirin (Metro TV, 24/5/ 2008). Padahal, bentuk bibit jagung unggul temuan asli Tukirin lain dari bibit investor. Penjualannya pun tanpa merek. Tidak ada pemalsuan. Harga jual bagi teman-temannya hanya Rp 10.000 per kilogram (kg). Sementara harga bibit jagung monopolistik itu Rp 40.000 per kg. Hukuman percobaan dia terima setelah proses pengadilan yang mencekam dan memberikan trauma berat.

Tukirin bukan satu-satunya korban kejahatan ”cultuurstelsel baru” yang subordinatif-monopolistik dan merampas hak demokrasi ekonominya.

Nasib Mujahir, penemu bibit ikan mujair pada zaman Jepang; Mukibat, penemu bibit singkong unggul; dan Gondeng Tebo, penemu bibit karet unggul GT1 kondang, lebih baik daripada Tukirin. Tukirin dianggap melanggar UU No 12/1992 tentang Budidaya. ”Kebenaran adalah kekuasaan”. Beruntung, Tukirin dibantu LSM, bukan lembaga penelitian negara dan bukan peradilan yang predikatnya pro-iustitia.

Representasi sosial kultural petani dipasung kapitalisme rakus dan bersifat predator. Tukirin, Mujahir, Mukibat, Gondeng Tebo, dan banyak lagi merupakan jenius-jenius lokal kewirausahaan, yang kehadirannya diperlukan bagi peran global Indonesia.

Read More......